Harga Gas LPG 3 Kg di Balikpapan Melonjak, DPRD Desak Pengawasan Ketat
JAKARTA - Harga gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram atau yang biasa disebut gas melon di Kota Balikpapan terus mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga gas LPG 3 kilogram kini sudah menembus angka Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berkisar Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung.
Kondisi ini dikeluhkan oleh banyak masyarakat, terutama kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi tersebut. Salah satu pengecer di kawasan Balikpapan Timur bahkan mengaku kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 kg dengan harga normal akibat kelangkaan yang terus terjadi selama beberapa pekan terakhir.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan kelangkaan LPG bersubsidi. Ia menyebut bahwa akar persoalan dari melonjaknya harga gas LPG 3 kg di pasaran disebabkan oleh distribusi yang tidak terkendali.
Baca JugaRumah Subsidi Mulai Rp123 Juta di Seluma Bengkulu, Jadi Incaran Generasi Muda
“Harga resmi ke pangkalan sebenarnya sudah sesuai aturan, sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000 per tabung. Namun karena kelangkaan, barang banyak yang beredar di pengecer dengan harga jauh lebih tinggi,” tegas Japar Sidik.
Usulan Penambahan Kuota LPG
Menurut Japar, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya telah mengajukan usulan penambahan kuota LPG 3 kg dari 19.000 metrik ton menjadi 30.000 metrik ton kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian ESDM. Hal ini dilakukan agar ketersediaan gas subsidi di wilayah Balikpapan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Japar menilai persoalan yang lebih mendesak bukan sekadar persoalan kuota, tetapi juga pengawasan distribusi yang masih lemah, terutama di tingkat pangkalan. Dalam praktiknya, kata dia, masih banyak pangkalan yang diduga menjual gas subsidi ke pengecer dengan harga lebih tinggi, sehingga harga di tingkat konsumen menjadi tidak terkendali.
“Kita sudah sampaikan ke dinas perdagangan agar pangkalan tidak menjual ke pengecer. Tapi praktik di lapangan masih ada pangkalan yang bermain,” ujarnya menambahkan.
Peran Pemerintah Daerah
Japar mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengambil sikap tegas dan meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kg agar gas bersubsidi tersebut bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, jika pengawasan dilakukan dengan serius, maka pangkalan akan berpikir ulang untuk melakukan praktik penjualan ke pengecer.
“Kalau ada pengawasan ketat, pangkalan juga akan ragu menjual sembunyi-sembunyi ke pengecer. Kalau distribusi LPG bisa diawasi ketat dan tepat sasaran, harga di lapangan pasti akan stabil kembali,” tegas Japar.
Dia menegaskan, harga yang beredar di lapangan saat ini sudah tidak rasional dan jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Usulan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas)
Selain persoalan LPG 3 kg, Japar juga mengangkat isu pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) yang dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan energi rumah tangga di Balikpapan. Dalam kunjungannya ke DPR RI pada 27 Mei 2025 lalu, Japar menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait pentingnya percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga di seluruh kecamatan Balikpapan.
Saat ini, dari total 242.000 sambungan rumah (SR) yang ditargetkan, baru sekitar 16.000 SR yang terealisasi, dan itu pun baru mencakup sebagian wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah. Japar mendorong agar program pembangunan jargas segera dilanjutkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada gas elpiji 3 kg yang kerap mengalami kelangkaan.
“Kami dorong agar pembangunan jargas dilanjutkan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kalau jargas terealisasi secara masif, masyarakat tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada LPG tabung,” tegasnya.
Langkah Konkret Pemerintah Kota
Lebih lanjut, Japar juga mengungkapkan bahwa Wali Kota Balikpapan telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian ESDM pada 24 April 2025. Surat tersebut berisi permohonan resmi penambahan kuota LPG 3 kg serta permintaan dukungan atas kelanjutan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Balikpapan.
DPRD Balikpapan, lanjut Japar, bersama Fraksi PKS, akan terus mengawal proses realisasi dari permintaan tersebut agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan energi masyarakat Balikpapan.
“Kami pastikan akan terus mengawal realisasi usulan penambahan kuota LPG dan pembangunan jargas. Energi murah dan layak adalah hak masyarakat Balikpapan, apalagi kota ini merupakan daerah penghasil migas, seharusnya ketersediaan energi tidak menjadi masalah,” pungkasnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Lonjakan harga LPG 3 kg ini bukan hanya berdampak kepada rumah tangga, tetapi juga kepada pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima dan warung makan yang menggunakan gas subsidi untuk operasional harian. Biaya produksi meningkat, yang berpotensi menyebabkan naiknya harga jual makanan dan minuman di masyarakat.
Dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan pengawasan ketat, masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan secara aktif agar masalah kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg tidak terus berlarut-larut.
Rekomendasi
