Pemkab Kebumen Salurkan BLT DBHCHT ke 2.140 Petani dan Buruh Tani Tembakau

Pemkab Kebumen Salurkan BLT DBHCHT ke 2.140 Petani dan Buruh Tani Tembakau

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kebumen resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) kepada sebanyak 2.140 petani dan buruh tani tembakau. Penyaluran perdana bantuan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Prembun, Rabu, 25 Juni 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian tembakau. Penyaluran BLT DBHCHT diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi bagi para petani dan buruh tani yang terdampak oleh fluktuasi harga dan kondisi pasar tembakau.

Wujud Kepedulian Terhadap Sektor Pertanian Tembakau

Baca Juga

Harga Minyak Mentah Naik 0,2 Persen Didukung Penurunan Stok AS

Dalam sambutannya, Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani menyampaikan bahwa pemberian BLT DBHCHT adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib petani dan buruh tani tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di beberapa kecamatan di Kebumen.

“Kami ingin memastikan bahwa para petani dan buruh tani tembakau yang bekerja keras di sektor ini mendapatkan perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah,” ujar Bupati Lilis.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penggunaan dana cukai hasil tembakau secara tepat sasaran, dengan harapan bantuan tersebut mampu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Penyaluran Bertahap dan Terpantau

Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara bertahap dan terpantau langsung oleh pihak-pihak terkait. Pada kesempatan penyaluran perdana ini, turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan PT Pos Indonesia Cabang Kebumen, serta perwakilan dari Bea Cukai Cilacap.

Selain itu, jajaran forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), kepala desa, dan tokoh masyarakat juga turut memantau proses distribusi bantuan kepada para petani dan buruh tani. Mekanisme penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, untuk memastikan bahwa bantuan diterima langsung oleh pihak yang berhak.

Sasaran Bantuan yang Jelas dan Transparan

Sebanyak 2.140 penerima manfaat terdiri dari petani tembakau yang tergabung dalam kelompok tani serta buruh tani yang selama ini bekerja di lahan-lahan tembakau milik warga. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui proses verifikasi dan pendataan secara ketat oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, guna menghindari potensi penyimpangan.

“Kami memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara adil dan tepat sasaran, hanya bagi mereka yang benar-benar bergantung pada hasil pertanian tembakau,” jelas perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen.

Pemerintah daerah berharap bahwa dengan bantuan ini, para petani tidak hanya terbantu secara finansial dalam jangka pendek, tetapi juga semakin semangat dalam meningkatkan produktivitas di sektor tembakau yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai.

Optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan dana transfer dari pusat kepada daerah penghasil maupun yang memiliki industri hasil tembakau, yang diatur penggunaannya. Selain untuk mendukung sektor pertanian tembakau dan industri terkait, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan serta penegakan hukum di bidang cukai.

Dalam konteks Kabupaten Kebumen, sebagian besar DBHCHT difokuskan pada kegiatan yang menyentuh langsung para pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor tembakau, termasuk di antaranya bantuan tunai langsung seperti yang disalurkan hari ini.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa BLT DBHCHT merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama untuk kalangan pekerja informal di sektor pertanian.

“Program ini menjadi bagian dari intervensi fiskal daerah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang basis ekonominya bertumpu pada pertanian tembakau,” ungkapnya.

Dampak Ekonomi di Wilayah Pedesaan

Penyaluran BLT kepada ribuan petani dan buruh tani tembakau ini diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan konsumsi dan perputaran ekonomi di tingkat desa. Mengingat sebagian besar penerima tinggal di daerah dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap hasil tani, bantuan ini akan menjadi sumber daya yang bisa digunakan untuk kebutuhan harian maupun biaya usaha pertanian.

Salah satu penerima bantuan, Sunarti (47), buruh tani asal Prembun, mengaku bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya BLT dari DBHCHT ini. “Saya bisa gunakan uang ini untuk kebutuhan sekolah anak dan beli pupuk, karena sekarang harga pupuk juga naik,” ujarnya.

Harapan serupa juga diungkapkan oleh Suyatno (54), petani tembakau di Desa Tlogorejo. Ia menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui bantuan tunai semacam ini membuat dirinya merasa dihargai dan diperhatikan, khususnya dalam situasi pasar tembakau yang tidak menentu seperti sekarang.

Penegasan Kepatuhan Regulasi

Dalam acara tersebut, perwakilan dari Bea Cukai Cilacap juga memberikan edukasi kepada para petani mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini termasuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara dan pada akhirnya berdampak terhadap besaran DBHCHT yang diterima daerah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha di sektor hasil tembakau, untuk ikut serta dalam pengawasan dan penolakan terhadap produk rokok ilegal,” tegas perwakilan Bea Cukai.

Dengan meningkatnya pemahaman mengenai cukai dan pentingnya DBHCHT, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa dana yang mereka terima berasal dari kontribusi sektor tembakau yang sah dan legal.

Penyaluran Berikutnya

Pemkab Kebumen berkomitmen melanjutkan penyaluran BLT DBHCHT ke kecamatan dan desa lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Total anggaran yang disediakan untuk BLT ini mencapai miliaran rupiah dan akan disalurkan secara bertahap hingga semua penerima manfaat mendapatkan haknya.

“Program ini bukan hanya bantuan sosial, tapi juga bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami akan terus mengawasi agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan memberi dampak nyata,” kata Bupati Lilis Nuryani menegaskan.