pengertian kebijakan moneter
JAKARTA - Pengertian kebijakan moneter adalah langkah-langkah untuk mengelola perekonomian negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil, termasuk pengendalian inflasi dan menjaga kestabilan harga.
Pengertian kebijakan moneter ini mencakup upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk memastikan kondisi ekonomi yang optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga
Pengertian Kebijakan Moneter
Pengertian kebijakan moneter adalah upaya untuk mengatur jumlah uang beredar dalam suatu negara dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, menciptakan kesempatan kerja penuh, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga, persyaratan cadangan bank, serta intervensi di pasar valuta asing. Bank sentral juga bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang kesulitan likuiditas.
Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara persediaan uang dan barang, serta memastikan stabilitas harga dan neraca pembayaran.
Definisi Kebijakan Moneter Menurut Pendapat Para Ahli
Berikut adalah definisi kebijakan moneter menurut beberapa ahli:
- Muana Nanga
Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mempengaruhi permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi.
- Boediono Moneter
Kebijakan moneter merujuk pada tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Bank Sentral untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dan pasokan barang, sehingga inflasi dapat dikendalikan, kesempatan kerja penuh tercapai, dan distribusi barang berjalan lancar.
- M. Natsir
Kebijakan moneter mencakup segala tindakan atau usaha dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel moneter, seperti jumlah uang yang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, guna mencapai tujuan tertentu.
- Perry Warjiyo
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengatur agregat moneter, dengan tujuan mendorong perkembangan ekonomi dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, karakteristik ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya.
Jenis-jenis Kebijakan Moneter
Terdapat dua jenis kebijakan moneter yang digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Berikut penjelasan dari kedua kebijakan tersebut:
Kebijakan Moneter Ekspansif
Kebijakan moneter ekspansif, atau yang dikenal dengan kebijakan uang longgar (easy money policy), bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan ini antara lain menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah, dan mengurangi persyaratan cadangan untuk bank.
Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat pengangguran dan mendorong aktivitas bisnis serta konsumsi masyarakat.
Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun berisiko menambah inflasi.
Dalam situasi resesi atau depresi ekonomi, kebijakan ekspansif mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.
Salah satu contohnya adalah Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar dengan mencetak lebih banyak uang, yang membuat nilai mata uang Rupiah lebih murah dibandingkan dengan mata uang asing.
Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, terutama ketika perekonomian sedang mengalami inflasi. Kebijakan ini dikenal juga dengan sebutan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi dengan cara meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank.
Kebijakan ini diambil untuk menyeimbangkan perekonomian dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar.
Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia
Beberapa contoh kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia antara lain adalah Bank Indonesia (BI) yang melakukan lelang sertifikat atau membeli surat berharga di pasar modal.
BI juga dapat menurunkan suku bunga ketika kondisi ekonomi memungkinkan, namun jika ingin membatasi aktivitas ekonomi dan mengurangi jumlah uang beredar, BI akan menaikkan suku bunga.
Saat perekonomian mengalami resesi, peredaran uang akan meningkat, yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, BI dapat membeli sekuritas (surat berharga) untuk meningkatkan peredaran uang.
Sebaliknya, ketika inflasi terjadi, BI akan mengurangi aliran uang ke masyarakat dengan cara menjual surat berharga untuk menekan aktivitas ekonomi yang berlebihan.
Tujuan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia.
Kestabilan nilai rupiah ini meliputi kestabilan terhadap harga barang dan jasa, yang tercermin dalam pengendalian inflasi.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utama, yaitu dengan menggunakan pendekatan Inflation Targeting Framework dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating).
Peran kestabilan nilai tukar sangat vital dalam menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan.
Oleh karena itu, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan nilai tukar guna mengurangi volatilitas yang berlebihan, tanpa mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter, seperti pengaturan uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan menjaga laju inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan moneter dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut:
Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung terkendali dan berkelanjutan, dengan keseimbangan antara arus barang/jasa dan arus uang.
Kesempatan Kerja
Peningkatan produksi akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui perbaikan upah dan keselamatan kerja, yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup.
Kestabilan Harga
Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dan jasa. Harga yang stabil meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa daya beli uang tetap sama dari waktu ke waktu.
Neraca Pembayaran Internasional
Neraca pembayaran yang seimbang terjadi ketika nilai ekspor setara dengan nilai impor. Untuk mencapai keseimbangan ini, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter, seperti devaluasi mata uang.
Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dengan mengontrol jumlah uang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, termasuk dengan mendevaluasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing.
Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur laju pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Dua variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter adalah inflasi dan pengangguran.
Ciri khas dari kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga, transaksi jual dan beli sekuritas pemerintah, serta pengaturan jumlah uang yang beredar di pasar.
Bank sentral atau lembaga negara yang mengatur keuangan, seperti Kementerian Keuangan, bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan moneter.
Tujuan utama kebijakan moneter adalah pengelolaan inflasi, pengurangan pengangguran, dan penjagaan stabilitas nilai tukar mata uang.
Kebijakan moneter dapat menentukan target-target seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai mata uang. Bank sentral merupakan pihak utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contoh kebijakan moneter langsung meliputi pencetakan uang baru, pembekuan saldo perusahaan swasta atau negara, reformasi sistem perbankan, dan pengambilalihan urusan perbankan atau perkreditan.
Selain itu, bank sentral turut berperan dalam mengatur peredaran uang dan arus kredit perbankan. Salah satu contoh kebijakan moneter tidak langsung adalah mempengaruhi pemberian kredit oleh bank.
Pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi volume uang di pasar.
Kebijakan moneter dilaksanakan menggunakan berbagai instrumen untuk mengatur jumlah uang yang beredar, demi menjaga stabilitas harga. Beberapa instrumen utama kebijakan moneter antara lain:
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto merujuk pada tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank umum.
Ketika bank-bank umum perlu meminjam uang dari bank sentral, pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol jumlah uang yang beredar.
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka suku bunga pinjaman akan diturunkan, sehingga bank-bank umum lebih tertarik untuk meminjam uang.
Sebaliknya, apabila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka suku bunga akan dinaikkan.
Kenaikan suku bunga ini akan mengurangi minat bank-bank umum untuk meminjam uang dari bank sentral, dengan demikian dapat menekan jumlah uang yang beredar.
Operasi Pasar Terbuka (OPT)
Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat fleksibel.
OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui transaksi jual dan beli surat berharga milik pemerintah.
a. Open Market Selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang dimiliki.
Ketika surat-surat berharga tersebut dijual kepada masyarakat, uang yang digunakan untuk membeli surat tersebut akan masuk ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.
b. Open Market Buying dilakukan ketika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan membeli surat-surat berharga yang beredar di pasar.
Dengan membeli surat berharga dari masyarakat, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah.
Di Indonesia, kebijakan moneter melalui OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Surat Berharga Negara (SBN).
SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) yang terbagi lagi menjadi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara, termasuk Zero Coupon Bond (ZCB) dan Obligasi Negara Ritel (ORI), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk SBSN Ritel.
Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, mereka akan menjual surat berharga tersebut.
Sebaliknya, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, mereka akan membeli kembali surat berharga yang telah dijual sebelumnya.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio Cadangan Wajib adalah persentase dari dana yang harus disimpan bank sebagai cadangan di bank sentral.
Ketika persentase cadangan wajib ini dikurangi, bank akan memiliki lebih banyak uang yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat, sehingga uang yang beredar akan meningkat.
Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, mereka akan menaikkan persentase cadangan wajib, yang menyebabkan bank memiliki uang lebih sedikit untuk dipinjamkan dan memperlambat peredaran uang.
Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Imbauan moral merupakan instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan arahan atau imbauan kepada bank-bank umum.
Bank sentral dapat mendorong bank-bank ini untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjaman mereka.
Selain itu, bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank umum untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit atau membatasi pinjaman yang mereka ajukan ke bank sentral melalui Fasilitas Diskonto.
Selain imbauan moral, Bank Indonesia juga memiliki berbagai instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti:
- Kredit Langsung
Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada sektor, program, proyek, atau kegiatan yang mendesak dan harus diprioritaskan.
Kredit langsung ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan atau program prioritas.
- Penetapan Uang Muka Impor
Para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka saat membeli valuta asing yang diperlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri.
Instrumen ini membantu pemerintah mengatur jumlah uang yang beredar melalui sektor impor dan mengontrol devisa negara.
- Fasilitas Overdraft (Overdraft Window)
Bank Indonesia menyediakan pinjaman jangka pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
Suku bunga pada fasilitas ini lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pinjaman lainnya, sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar.
- Intervensi Rupiah
Bank Indonesia melakukan pinjam-meminjam dana secara langsung di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam jangka waktu sangat singkat (overnight hingga 7 hari) untuk mendukung kegiatan Operasi Pasar Terbuka.
- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
SWBI awalnya dibuat sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah. Namun, instrumen ini juga digunakan untuk membantu Operasi Pasar Terbuka.
SWBI tidak dilelang, melainkan membuka window yang serupa dengan fasilitas simpanan bank sentral.
Sebagai penutup, pengertian kebijakan moneter mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengatur jumlah uang beredar demi mencapai stabilitas ekonomi dan inflasi yang terkendali.
Rekomendasi
.jpg)