KPR FLPP Jadi Andalan Bangun 3 Juta Rumah
JAKARTA — Pemerintah menegaskan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan menjadi program andalan dalam mendukung target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah per tahun, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam keterangan resmi di Jakarta.
“Kami ditugaskan membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam setahun. Program andalan kami yang paling penting adalah rumah subsidi melalui FLPP, kemudian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah,” tegas Ara.
Menurutnya, program rumah subsidi tidak hanya menyasar kebutuhan papan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga akan mendorong efek berganda pada perekonomian. Ia mencontohkan, setiap pembangunan satu rumah subsidi mempekerjakan sedikitnya lima orang pekerja dari sektor konstruksi dan pendukung lainnya.
Baca JugaTips Belanja Online Aman di Blibli, Pilih Penjual Terpercaya dan Perhatikan Promo
“Dengan kebijakan dari Bank Indonesia, kita bisa menaikkan target menjadi 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Satu rumah subsidi itu minimal melibatkan 5 pekerja. Jadi kalau 5 kali 350 ribu, sudah ada sekitar 1.650.000 orang yang bekerja langsung. Belum termasuk industri-industri terkait yang tentunya akan bergerak juga,” ujar Ara.
Realisasi dan Lonjakan Kuota FLPP 2025
Senada dengan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mengonfirmasi bahwa program KPR Sejahtera FLPP tahun ini mengalami lonjakan kuota yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut kenaikan kuota ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendukung target besar Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat.
“Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah, kuota KPR Sejahtera FLPP meningkat luar biasa menjadi 350 ribu unit. Ini bentuk komitmen kuat mendukung program tiga juta rumah dari Presiden dan Menteri PKP,” ungkap Heru.
Heru merinci, hingga 29 Juni 2025, BP Tapera telah menyalurkan lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP dari target 350.000 unit yang ditetapkan pada tahun ini. Capaian ini menandakan akselerasi signifikan dalam menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Apa Itu FLPP dan Manfaatnya?
FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan program subsidi pembiayaan rumah yang dicanangkan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli rumah dengan lebih terjangkau. Melalui program ini, pemerintah menyalurkan dana murah ke bank-bank penyalur agar masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan cicilan ringan, suku bunga tetap rendah, uang muka terjangkau, serta tenor panjang hingga 20 tahun.
“FLPP ini penting karena membantu keluarga muda, buruh, pekerja informal, dan mereka yang kesulitan membeli rumah komersial, agar tetap punya kesempatan memiliki rumah layak huni,” jelas Heru.
Ia menambahkan, program FLPP juga berperan menjaga stabilitas sektor properti yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Dengan masifnya pembangunan rumah subsidi, permintaan bahan bangunan, peralatan rumah tangga, serta jasa pendukung lainnya akan meningkat sehingga menciptakan efek domino pada perekonomian daerah.
Bank Penyalur dan Akses Pengajuan FLPP
Saat ini, pemerintah bekerja sama dengan lebih dari 40 bank penyalur, baik bank BUMN, bank daerah, maupun bank swasta yang telah memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia. Masyarakat yang ingin mengakses program ini dapat langsung mengunjungi bank-bank penyalur resmi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan simulasi pembiayaan.
Adapun beberapa syarat utama penerima KPR subsidi FLPP meliputi:
Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;
Berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan untuk rumah tapak, atau sesuai ketentuan terbaru;
Belum pernah memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah;
Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap minimal 1 tahun;
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT tahunan.
“Program ini menyasar mereka yang belum punya rumah, terutama kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Harapan kami, tidak ada lagi rakyat yang kesulitan mendapatkan rumah layak hanya karena keterbatasan akses pembiayaan,” tutur Heru.
Dampak Ekonomi dan Dukungan Kebijakan
Ara menegaskan, selain mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, pembangunan masif rumah subsidi juga akan menggerakkan lebih banyak sektor pendukung. Sektor konstruksi, manufaktur bahan bangunan, perbankan, hingga jasa lainnya akan mendapatkan efek positif dari multiplier effect program ini.
“Setiap rumah subsidi yang dibangun bukan hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi daerah. Program ini sudah terbukti efektif sejak lama,” kata Ara.
Sementara itu, pemerintah melalui sinergi Kementerian PKP, BP Tapera, dan bank-bank penyalur terus berupaya memperbaiki sistem dan memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk dengan digitalisasi proses pengajuan dan monitoring progres pembangunan rumah subsidi.
Melalui program KPR subsidi FLPP 2025 yang diperkuat dengan peningkatan kuota hingga 350 ribu unit, pemerintah berkomitmen penuh mendukung target ambisius tiga juta rumah per tahun. Upaya ini tidak hanya untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai strategi strategis dalam memperkuat perekonomian nasional.
“Ini adalah komitmen nyata kami untuk memastikan rakyat punya rumah yang layak, nyaman, dan terjangkau, sambil terus menggerakkan ekonomi bangsa,” pungkas Ara.
Rekomendasi
