MTI Desak Reformasi Transportasi Laut Usai Rentetan Tragedi
JAKARTA - Ketika konektivitas laut menjadi tulang punggung utama transportasi antarpulau di Indonesia, harapan akan keselamatan pelayaran seharusnya menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Namun, serangkaian insiden tragis di perairan Indonesia selama satu bulan terakhir menunjukkan bahwa sistem keselamatan transportasi laut nasional masih jauh dari harapan.
Hal inilah yang menjadi perhatian utama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Melalui kajian dan evaluasi terhadap insiden-insiden terbaru, MTI menyatakan bahwa berbagai kecelakaan kapal yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai peristiwa terpisah, melainkan cerminan dari persoalan struktural dan sistemik yang telah lama dibiarkan.
Kecelakaan yang Berulang dan Minimnya Efek Jera
Baca Juga
Ketua Forum Transportasi Maritim MTI, Hafida Fahmiasari, menegaskan bahwa musibah seperti kebakaran KM Barcelona V-A di Minahasa, terbaliknya kapal di perairan Sipora (Mentawai), hingga tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, tidak bisa hanya dilihat sebagai tragedi insidental.
“Tragedi seperti ini terus berulang karena sistem tidak belajar, dan tidak ada efek jera bagi pelanggar keselamatan,” ujar Hafida.
Menurutnya, akar persoalan bukan pada absennya regulasi. Justru sebaliknya, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan keselamatan pelayaran. Namun yang menjadi kendala adalah lemahnya implementasi di lapangan, serta minimnya akuntabilitas dari seluruh pemangku kepentingan.
Kemanusiaan, Bukan Sekadar Teknologi
Dalam pandangan Hafida, yang dibutuhkan untuk memperbaiki wajah pelayaran nasional bukanlah sekadar inovasi atau alat-alat canggih. Ia menilai, yang paling esensial adalah komitmen terhadap keselamatan manusia.
“Bahwa setiap orang yang naik kapal berhak pulang dengan selamat. Bahwa nyawa tidak boleh menjadi harga yang kita anggap wajar demi konektivitas,” tegasnya.
Kegagalan Sistem dan Fragmentasi Tanggung Jawab
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Ia menekankan bahwa keselamatan pelayaran adalah sebuah sistem menyeluruh yang hanya akan berjalan bila setiap elemen di dalamnya menjalankan perannya secara konsisten dan sesuai aturan.
“Keselamatan adalah sebuah sistem yang baru akan berhasil jika semua komponen perhubungan laut melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” jelas Tory.
MTI juga memaparkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), yang mencatat lebih dari 190 kecelakaan laut besar dalam satu dekade terakhir (2015–2025), dengan korban jiwa mencapai lebih dari 787 orang.
Pola dari kecelakaan-kecelakaan tersebut, lanjut Tory, menunjukkan gejala yang berulang: kapal berusia tua, kapasitas berlebih, manifes penumpang yang tidak akurat, minimnya alat keselamatan, prosedur yang diabaikan, serta pengawasan yang lemah di titik keberangkatan.
Akar Masalah dan Fragmentasi Pengawasan
MTI mengidentifikasi sejumlah akar masalah yang bersifat struktural, salah satunya adalah tumpang tindih dan fragmentasi pengawasan di lapangan. Beberapa lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Syahbandar, operator kapal, serta pemerintah daerah dinilai belum mampu bersinergi dalam sistem pengawasan yang solid.
Selain itu, tidak adanya inspeksi berbasis risiko untuk kapal penumpang dan sistem manifes yang belum berjalan optimal, juga menjadi sorotan. Sistem komunikasi darurat dinilai masih lemah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keselamatan masih belum konsisten.
Lima Agenda Mendesak dari MTI
Sebagai langkah konkret, MTI mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi menyeluruh melalui lima langkah strategis yang dianggap krusial:
Audit teknis menyeluruh terhadap seluruh armada kapal penumpang, dengan fokus pada kapal-kapal tua yang sudah melewati usia layak pakai.
Digitalisasi sistem manifes dan pelacakan kapal secara real-time untuk mencegah pelanggaran muatan dan memastikan transparansi.
Peningkatan kapasitas dan sertifikasi awak kapal, agar standar keterampilan dan tanggung jawab keselamatan lebih terjamin.
Penegakan sanksi yang tegas bagi operator atau pihak yang melanggar prosedur keselamatan.
Reformasi tarif dan subsidi, agar operator kapal memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi standar keselamatan tanpa mengorbankan pelayanan.
“MTI melihat konektivitas laut yang berkeselamatan adalah instrumen penting untuk merekatkan kesatuan negara kepulauan seperti Indonesia,” tegas Tory dalam penutup pernyataannya.
Mendesak Perubahan Paradigma
Kegagalan sistemik dalam dunia pelayaran Indonesia tidak hanya berdampak pada statistik, tetapi lebih jauh lagi menyangkut nyawa manusia. Tragedi demi tragedi yang terjadi dalam rentang waktu yang begitu dekat seharusnya menjadi pemicu perombakan menyeluruh, bukan hanya sekadar evaluasi parsial.
Apa yang disuarakan oleh MTI mencerminkan keresahan banyak pihak—bahwa sistem transportasi laut kita butuh pembenahan menyeluruh, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, teknologi, hingga mentalitas para pelaku di sektor ini.
Tanpa keberanian untuk mereformasi secara menyeluruh, Indonesia akan terus dihantui oleh tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Keselamatan pelayaran tidak bisa lagi dikesampingkan demi alasan konektivitas atau efisiensi. Karena pada akhirnya, setiap penumpang yang naik kapal hanya memiliki satu harapan: kembali ke rumah dengan selamat.
Rekomendasi
