Jawa Barat Perkuat Infrastruktur Air Hadapi Iklim
JAKARTA - Ketika curah hujan tak lagi bisa diprediksi dan kekeringan makin sering terjadi, perhatian terhadap pengelolaan air menjadi semakin penting. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menaruh fokus besar pada penguatan infrastruktur pengairan sebagai upaya strategis dalam menjaga ketahanan air dan pangan masyarakat.
Langkah ini menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Penjabat Gubernur Jawa Barat menegaskan pentingnya upaya komprehensif, mulai dari perbaikan saluran irigasi, pemeliharaan waduk, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat. Penguatan infrastruktur ini tidak hanya ditujukan untuk sektor pertanian, tetapi juga untuk pemukiman, industri, dan konservasi lingkungan.
Menurutnya, perubahan iklim telah menimbulkan tantangan serius. Masyarakat dihadapkan pada musim kering yang lebih panjang dan hujan ekstrem yang memicu banjir. Untuk menjawab persoalan ini, pemprov mengambil langkah konkret dengan mengoptimalkan sistem irigasi yang ada dan menyiapkan sistem penyaluran air yang lebih adaptif.
Baca Juga
Program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air tidak berdiri sendiri. Salah satu inisiatif yang terus dikembangkan adalah pembangunan sumur resapan melalui program Hansip Cai. Program ini bertujuan menyerap air permukaan ke dalam tanah untuk menambah cadangan air tanah dan mengurangi risiko genangan. Sumur-sumur ini juga berfungsi menjaga stabilitas lingkungan di tengah pertumbuhan wilayah perkotaan dan perubahan penggunaan lahan.
Langkah-langkah ini tak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat. Pendekatan pentahelix ini diyakini mampu memperkuat kolaborasi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur pengairan yang berkelanjutan.
Dari sisi legislatif, perhatian terhadap kondisi jaringan irigasi juga menjadi sorotan. Banyak saluran primer dan sekunder dinilai tidak lagi optimal karena kerusakan fisik, pendangkalan, serta kurangnya pemeliharaan. Pemerintah daerah diminta segera melakukan inventarisasi dan penganggaran yang tepat untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh.
Salah satu anggota legislatif menyampaikan bahwa hampir 40 persen saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat memerlukan perbaikan. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat perdesaan. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan rutin sebagai bagian dari sistem pengelolaan air yang efektif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama instansi terkait menargetkan perbaikan pada sejumlah daerah irigasi utama. Beberapa di antaranya seperti Rentang, Walahar, dan Cibeet menjadi prioritas karena cakupan areal persawahan yang luas dan vital bagi ketahanan pangan. Selain itu, bendungan seperti Cipanas dan Leuwikeris juga masuk dalam program revitalisasi guna memperkuat kapasitas tampung air.
Penggunaan teknologi dalam sistem pengairan juga mulai diperkenalkan. Digitalisasi dan pemantauan aliran air secara real-time melalui perangkat berbasis Internet of Things (IoT) tengah disiapkan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air. Teknologi ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Program pembangunan infrastruktur air ini juga selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Fokus diarahkan pada pembangunan pertanian organik dan sistem yang mendukung integrasi lintas sektor seperti kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Salah satu bentuk dukungannya adalah pengadaan pompa air tenaga surya untuk wilayah tadah hujan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan kering.
Dalam pengelolaan irigasi, pelibatan masyarakat, khususnya petani, juga sangat penting. Pemerintah didorong untuk memperluas pelatihan penyuluh dan mendorong terbentuknya kelompok pengelola irigasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan saluran air di tingkat tapak. Keterlibatan ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap infrastruktur yang ada.
Selain itu, penyusunan kebijakan anggaran daerah juga diharapkan memperhatikan sektor ini secara serius. Pemerintah daerah didorong tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan atau gedung pemerintahan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya air dan sistem pendukungnya.
Keseluruhan upaya ini mencerminkan bahwa infrastruktur pengairan tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan menyangkut aspek keberlanjutan, keadilan akses, dan daya tahan terhadap perubahan iklim. Dengan pengelolaan yang tepat dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, sistem pengairan di Jawa Barat dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan, ekonomi lokal, serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Rekomendasi
