Transportasi Online Diatur Lebih Adil
JAKARTA - Dinamika transportasi online yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang mengaturnya. Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, tengah mempersiapkan regulasi baru guna menjawab berbagai tantangan dalam ekosistem digital ini. Tujuannya jelas: menciptakan aturan yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menopang keberlanjutan seluruh pelaku di sektor transportasi daring.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan kehati-hatian dan pendekatan komprehensif karena aturan yang disusun akan berdampak pada jutaan individu dan pelaku usaha.
“Sebagai regulator, kami perlu menyerap informasi dari berbagai pihak agar bisa menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Aan.
Baca Juga
7 Juta Mitra Pengemudi Jadi Pertimbangan Utama
Salah satu alasan utama perlunya kehati-hatian adalah banyaknya individu yang menggantungkan hidup pada sektor transportasi online. Menurut Aan, saat ini terdapat lebih dari 7 juta mitra ojek online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut mencerminkan betapa luas dan dalamnya pengaruh industri ini terhadap kehidupan masyarakat.
Tak hanya pengemudi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bekerja sama dengan platform transportasi daring juga turut terdampak. Mereka ikut bergantung pada keberlangsungan dan kestabilan ekosistem digital ini, baik sebagai mitra logistik, penyedia layanan makanan, maupun sektor lainnya.
Keterlibatan Banyak Kementerian Jadi Kunci
Regulasi transportasi online tidak bisa dibahas dalam satu dimensi saja. Karena itu, Kemenhub menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Di antaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkaitan dengan aspek platform aplikasi, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani sistem ketenagakerjaan para mitra pengemudi.
Aan menyampaikan bahwa isu ketenagakerjaan, perlindungan data, keadilan tarif, hingga hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi semuanya harus dikaji secara holistik. Kemenhub melihat bahwa pendekatan silo atau sektoral tidak lagi relevan dalam menyusun regulasi di tengah era digital.
“Maka dari itu, kita perlu melihat seluruh sudut pandang dan penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan,” tegas Aan.
Forum Diskusi Jadi Wadah Menyerap Gagasan
Sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Transportasi Online yang Adil dan Berkelanjutan’. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari para ahli dan akademisi di bidang transportasi serta kebijakan publik.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber ternama seperti Piter Abdullah, ekonom senior yang dikenal sering mengulas sektor transportasi; Okto Risdianto Manullang, pengamat sistem transportasi publik; serta Tulus Abadi yang dikenal sebagai pegiat perlindungan konsumen. Hadir pula tokoh pendidikan dan transportasi, Ki Darmaningtyas, serta pengamat kebijakan publik Wijayanto Samirin.
Dengan menggandeng para pakar tersebut, Kemenhub berharap regulasi yang tengah disusun nantinya dapat benar-benar berpihak pada keadilan sosial serta mampu menjaga stabilitas industri digital.
Keseimbangan Antara Inovasi dan Perlindungan
Salah satu tantangan utama dalam merumuskan aturan transportasi online adalah menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap para pelaku. Aan menekankan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat perkembangan teknologi. Namun, regulasi tetap diperlukan agar pertumbuhan yang terjadi tidak menimbulkan kesenjangan baru atau merugikan pihak tertentu.
“Teknologi adalah keniscayaan, tapi kita juga harus pastikan semua pihak dalam ekosistem ini terlindungi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya hubungan yang seimbang antara pengemudi dan penyedia platform. Hubungan kemitraan yang selama ini berjalan sering kali menimbulkan ketimpangan, khususnya dalam hal pembagian pendapatan, transparansi algoritma, dan perlindungan jangka panjang.
Kepastian Hukum Bagi Semua Pihak
Kemenhub memahami bahwa industri transportasi online berkembang sangat cepat, dan perubahan regulasi tidak boleh tertinggal. Namun, Aan menekankan bahwa yang lebih penting dari sekadar cepat adalah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Para pengemudi perlu mendapat kejelasan status hubungan kerja, akses perlindungan sosial, dan kepastian pendapatan yang layak. Sementara itu, perusahaan aplikasi juga membutuhkan kepastian agar dapat terus mengembangkan teknologi dan memperluas layanan mereka tanpa terganggu ketidakjelasan regulasi.
Arah Regulasi Transportasi Digital di Masa Depan
Apa yang sedang dilakukan Kemenhub saat ini menunjukkan arah baru dalam cara pemerintah merespons tantangan era digital. Regulasi bukan lagi soal pembatasan, tetapi justru menjadi alat pengatur ekosistem agar tetap sehat, adil, dan produktif.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan kolaboratif, pemerintah berharap bisa melahirkan aturan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sekarang, tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa depan.
Harapan untuk Transportasi Online yang Inklusif
Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi digital di sektor transportasi menjadi berkah, bukan ancaman. Seluruh kebijakan yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan sosial, dan efisiensi layanan.
Diskusi-diskusi seperti FGD yang digelar menjadi fondasi penting untuk membangun kesepahaman lintas sektor. Harapannya, hasil dari pembahasan ini akan segera dituangkan dalam kebijakan konkret yang menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pelaku ekosistem transportasi online di Indonesia.
Rekomendasi
