JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan tengah gencar mengajak komunitas pekerja informal untuk berkolaborasi dalam program jaminan sosial. Ini adalah langkah strategis guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal dalam perlindungan sosial, sebuah langkah yang dinilai krusial mengingat dari total 60 juta pekerja informal di Indonesia, hanya 13 persen yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyoroti pentingnya peran pekerja informal dalam perekonomian nasional. “Kami dorong pekerja informal seperti pedagang, ojek online, petani, nelayan, dan lainnya untuk bergabung,” ujarnya dalam keterangan yang diberikan pada hari Senin, 17 Februari 2025. Pernyataan ini menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan khusus untuk merangkul segmen ini, mengingat tantangan unik yang mereka hadapi dalam mempertahankan kesejahteraan finansial mereka.
Menggali Potensi Pasar yang Belum Tersentuh
Dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan dan pemahaman akan pentingnya jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat mengubah pandangan sekaligus membuka akses lebih luas kepada pekerja informal. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok pekerja rentan seperti petani dan nelayan.
BPJS Ketenagakerjaan mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Sektor informal memerlukan perhatian khusus karena pekerja di sektor ini lebih rentan terhadap risiko sosial, seperti kecelakaan kerja atau kematian. Penyederhanaan proses pendaftaran dan pembayaran iuran merupakan langkah konkret yang diambil untuk menghadirkan kemudahan akses bagi pekerja informal agar lebih banyak yang terlibat.
Langkah Konkret Merespons Tantangan
Keberhasilan strategi ini, menurut Anggoro, juga sangat bergantung pada pendekatan edukasi dan sosialisasi yang tepat sasaran. Peningkatan literasi keuangan serta pemahaman pentingnya jaminan sosial menjadi bagian dari upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan psikologis dan struktural yang mungkin menghalangi pekerja informal dalam bergabung dengan program jaminan sosial.
Di tengah tantangan pandemi yang telah menggeser banyak pekerja formal ke sektor informal, pentingnya perlindungan sosial makin diakui. BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk adaptif dalam menghadapi perubahan ini dengan menyediakan lebih banyak fleksibilitas dan inovasi dalam produk layanan mereka. Kami akan terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di wilayah Semarang Majapahit, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Kolaborasi Luas dan Proaktif
Sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan organisasi pekerja informal. Hal ini didorong dengan lebih banyak menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat, komunitas bisnis, dan asosiasi terkait yang memiliki jaringan luas.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pekerja informal agar terdaftar, melalui berbagai kebijakan insentif dan regulasi. Program kolaboratif antara pemerintah, BPJS, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dinilai efektif dalam mempercepat penetrasi jaminan sosial di sektor informal. Kerja sama ini juga akan memperkuat kerangka kebijakan untuk mengakomodasi kebutuhan unik pekerja informal.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Memandang ke depan, tantangan utama yang masih harus diatasi adalah bagaimana menjangkau pekerja informal di daerah terpencil dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang tepat mengenai manfaat jaminan sosial. Integrasi teknologi dalam pelayanan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan informasi ini.
Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital, BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pekerja informal. Aplikasi seluler dan portal online yang memungkinkan proses pendaftaran serta pengelolaan akun secara mandiri harus terus ditingkatkan.