JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Badan ini akan bertugas mengelola aset investasi negara senilai US$ 900 miliar atau setara dengan Rp 14.678 triliun (asumsi kurs Rp 16.310 per dolar AS).
Peluncuran Danantara menjadi tonggak baru dalam transformasi ekonomi Indonesia. Dengan skala aset yang sangat besar, badan ini digadang-gadang bakal menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, setara dengan Temasek Holdings dari Singapura maupun Norwegian Sovereign Wealth Fund.
Prabowo: Danantara Jadi Kebanggaan Nasional
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan bahwa keberadaan Danantara menjadi pencapaian besar bagi Indonesia. Ia menegaskan bahwa dengan dana kekayaan negara yang begitu besar, badan ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam perekonomian nasional.
"Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia," ujar Presiden Prabowo.
Meski demikian, ia memahami adanya berbagai pertanyaan dan keraguan terhadap transparansi serta efektivitas pengelolaan investasi Danantara.
"Saya pahami banyak yang bertanya soal Danantara. Ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Itu wajar karena sebelumnya Indonesia belum pernah memiliki badan pengelola investasi sebesar ini," lanjutnya.
Dasar Hukum dan Struktur Organisasi Danantara
-Pembentukan Danantara memiliki landasan hukum yang kuat, didasarkan pada tiga aturan utama:
-Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur organisasi dan tata kelola Danantara.
-Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025, yang menetapkan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Berdasarkan regulasi tersebut, Danantara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset dan modal dari BUMN strategis serta mengalokasikannya ke berbagai proyek investasi berkelanjutan yang memiliki dampak besar bagi ekonomi nasional.
Danantara Awali Langkah dengan Kelola 7 BUMN Besar
Sebagai tahap awal, Danantara akan mengelola tujuh perusahaan BUMN utama, yaitu:
-Bank Negara Indonesia (BNI)
-Bank Rakyat Indonesia (BRI)
-Bank Mandiri
-Perusahaan Listrik Negara (PLN)
-Pertamina
-Telkom Indonesia
-Mining Industry Indonesia (MIND ID)
Selain itu, Danantara juga akan mengelola dividen dari ketujuh BUMN tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk investasi di berbagai proyek strategis di dalam negeri.
Danantara, Temasek Versi Indonesia?
Model pengelolaan Danantara disebut-sebut mirip dengan Temasek Holdings, sebuah sovereign wealth fund asal Singapura yang mengelola investasi negara di berbagai sektor. Bedanya, Danantara akan fokus pada pengelolaan aset BUMN dan investasi di dalam negeri untuk memperkuat ekonomi nasional.
Danantara diproyeksikan akan berperan dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan inklusif, seperti:
-Pengembangan infrastruktur energi hijau dan ketahanan pangan
-Investasi di sektor teknologi dan manufaktur nasional
-Mendorong UMKM dan startup Indonesia untuk bersaing di kancah global
-Pemerintah berharap dengan adanya badan investasi ini, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan negara tanpa terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri.
Komitmen dalam Mewujudkan Visi Asta Cita
Peluncuran Danantara juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam Asta Cita, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi berkelanjutan. Badan ini diposisikan sebagai mesin utama dalam mempercepat pembangunan nasional, terutama dalam sektor infrastruktur, energi, dan industri strategis.
Pemerintah menargetkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Danantara akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Transparansi dan Pengawasan, Tantangan Utama Danantara
Meskipun memiliki potensi besar, Danantara juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait transparansi dan pengawasan tata kelola investasi.
Beberapa pihak sebelumnya sempat meragukan apakah badan ini akan dikelola dengan akuntabilitas yang baik atau justru menjadi rawan penyalahgunaan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme audit dan pengawasan yang ketat akan diterapkan, baik melalui Dewan Pengawas internal maupun kerja sama dengan lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait transparansi Danantara. Namun, kami pastikan bahwa badan ini akan dikelola dengan standar tata kelola terbaik dan diawasi secara ketat," kata Presiden Prabowo.
Sebagai langkah awal, pemerintah juga berencana membuka akses publik terhadap laporan keuangan dan kebijakan investasi Danantara, guna memastikan bahwa pengelolaan dana ini benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian nasional.
Dengan aset Rp 14.678 triliun, Danantara bukan hanya menjadi sovereign wealth fund terbesar di Indonesia, tetapi juga salah satu yang terbesar di dunia. Peluncuran badan ini menandai era baru dalam pengelolaan investasi strategis oleh negara, dengan model yang mirip dengan Temasek Holdings Singapura.
Keberhasilan Danantara dalam mengelola aset BUMN dan mengalokasikan investasi secara optimal akan menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Namun, tantangan terkait transparansi dan tata kelola investasi tetap menjadi isu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, diharapkan bisa memastikan bahwa Danantara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.
Peluncuran ini menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memasuki babak baru dalam pengelolaan dana kekayaan negara, dengan harapan besar agar dapat membawa ekonomi nasional ke tingkat yang lebih tinggi.