JAKARTA - Gas LPG 3Kg, yang lebih dikenal dengan sebutan gas melon, telah menjadi barang langka di kalangan masyarakat miskin dan kurang mampu di Indonesia. Gas ini, yang pada dasarnya disubsidi oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi warga kurang mampu, malah berbalik menjadi kekhawatiran karena masalah distribusi dan regulasi yang tak tepat sasaran.
Mengapa situasi ini terjadi dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita telusuri lebih dalam.
Krisis Ketersediaan Gas Melon
Sejak beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah, terutama di pedesaan, mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3Kg. Seorang ibu rumah tangga dari sebuah desa di Jawa Barat, mengungkapkan, "Kami harus berpindah-pindah dari satu warung ke warung lain untuk mendapatkan gas melon ini. Sering kali kami pulang dengan tangan kosong."
Di berbagai wilayah perkotaan, situasi tampak lebih frustrasi. Warga harus antre panjang di depan outlet resmi hanya untuk membeli satu tabung gas 3Kg. Beberapa dari mereka bahkan mengeluhkan harus datang subuh demi mendapatkan nomor antrean awal, mengingat persediaan yang cepat sekali habis.
Distribusi yang Tak Merata dan Praktik Penimbunan
Salah satu penyebab utama dari kelangkaan ini adalah distribusi yang tidak merata. Beberapa daerah menerima pasokan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Hal ini diperburuk dengan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu yang kemudian menjual gas dengan harga di atas standar. "Banyak yang menimbun gas kemudian menjualnya saat permintaan melambung tinggi tanpa memikirkan kesusahan orang lain," ujar seorang pengecer yang meminta namanya dirahasiakan.
Regulasi Pemerintah dan Dampaknya
Pada awal Februari 2025, pemerintah memberlakukan regulasi baru yang melarang penjualan gas LPG 3Kg di warung pengecer dan mengharuskan distribusi melalui outlet subsidi resmi. Alasan dari pemberlakuan regulasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh perwakilan dinas terkait, adalah untuk memastikan penyaluran LPG tepat sasaran. "Kami mendapatkan laporan bahwa banyak gas melon disalurkan kepada mereka yang bukan penerima hak sebenarnya, yakni masyarakat kelas menengah ke atas," ucap seorang pejabat dari Kementerian Energi.
Sayangnya, regulasi ini malah menambah panjang daftar keluhan masyarakat. Banyak warga miskin yang semakin tercekik karena akses yang sulit dan persediaan yang tidak mencukupi. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencabut regulasi tersebut pada 7 Februari 2025. "Kami menyadari bahwa kebijakan ini membutuhkan peninjauan kembali karena semakin menyusahkan masyarakat kurang mampu," demikian pengakuan seorang pejabat.
Masa Depan Distribusi Gas LPG 3Kg
Dengan dicabutnya regulasi baru, diharapkan masyarakat kembali mudah mendapatkan gas melon yang sangat mereka butuhkan. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk memastikan agar kelangkaan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Salah satu solusinya adalah dengan memperkuat pengawasan distribusi dan harga. Pemerintah didesak untuk membangun lebih banyak outlet resmi di daerah-daerah yang membutuhkan, sekaligus menerapkan sistem pembelian dengan menunjukkan identitas seperti KTP atau E-KTP untuk memastikan subsidi tepat sasaran. "Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan masalah gas ini untuk meringankan beban kami," ujar seorang warga dari pinggiran Jakarta.