JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan inspeksi mendadak di Pasar Tramo untuk memastikan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kamis, 27 Februari 2025. Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya Pemda Maros dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga bahan pokok yang semakin membebani. Salah satu temuan signifikan adalah adanya praktik penjualan minyak goreng bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maros, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa seharusnya minyak goreng bersubsidi dijual dengan harga Rp15.700 per liter sebagaimana ditetapkan. Namun, tim Pemda mendapati beberapa pedagang menjual minyak tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari HET yang berlaku. “Minyak goreng subsidi seharusnya dijual dengan harga Rp15.700 per liter, namun beberapa pedagang menjualnya lebih tinggi dari harga yang ditentukan,” ujar Aziz.
Kejadian ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Lebih lanjut, Abdul Aziz menjelaskan bahwa pihak Pemda akan segera menindaklanjuti temuan ini dengan mengundang distributor minyak goreng terkait untuk mencari solusi. "Ini sudah berulang kali terjadi. Para pengecer mengaku tidak tahu siapa distributor minyak tersebut. Mereka hanya membeli antar pedagang, sehingga harga terus naik," jelasnya.
Pemda Maros berkomitmen untuk memastikan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat melalui pengetatan pengawasan distribusi dan penjualan di lapangan. Selain fokus pada minyak goreng, Abdul Aziz juga mengamati perkembangan harga komoditas lain yang kerap menjadi perhatian publik. Ia menemukan ada beberapa barang lain yang mengalami fluktuasi harga, tetapi masih dalam batasan wajar. Sebagai contoh, harga gula mengalami kenaikan, sementara cabai rawit melonjak signifikan hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Namun demikian, cabai besar dan cabai keriting masih menunjukkan stabilitas harga dengan kisaran antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram.
Abdul Aziz juga melaporkan adanya sedikit kenaikan pada harga beras, yakni sekitar Rp500 hingga Rp700 per kilogram. Sementara itu, harga daging sapi di Pasar Tramo masih berada di level yang normal, yaitu Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan fluktuasi harga yang dinamis di pasar tradisional, menuntut Pemda Maros untuk terus waspada terhadap perubahan yang dapat membebani masyarakat.
Dalam upaya untuk menstabilkan harga bahan pokok, Pemda Maros mengambil langkah proaktif dengan menggelar program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM). "Dengan adanya pasar murah dan GPM, diharapkan harga sembako dapat lebih terkontrol dan tidak memberatkan masyarakat," imbuh Abdul Aziz. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek dalam meredam lonjakan harga yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri di mana kebutuhan akan bahan pokok biasanya meningkat.
Pengawasan harga dan ketersediaan barang pokok merupakan strategi integral yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pedagang hingga distributor, akan terus ditingkatkan demi mewujudkan stabilitas harga di pasar lokal. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan harga juga diharapkan oleh Pemda Maros agar dapat menindaklanjuti laporan secara cepat dan tepat.
Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, langkah antisipatif Pemda Maros dalam memonitor harga bahan kebutuhan pokok serta koneksi yang kuat dengan para pelaku pasar diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang lebih kondusif. Langkah konkret inilah yang diyakini mampu mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali dan menekan inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat.
Pemda Maros menegaskan komitmennya untuk terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya stabilitas harga yang bisa diwujudkan, tetapi juga kestabilan ekonomi masyarakat Maros secara keseluruhan. Inspeksi dan kebijakan penanganan lanjutan merupakan wujud nyata Pemda Maros dalam menjawab tantangan dan keluhan yang terjadi di lapangan, sekaligu menjaga kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.