Upaya PT KAI Sumut Tingkatkan Keselamatan dengan Menutup 35 Perlintasan Liar Tahun 2024

Upaya PT KAI Sumut Tingkatkan Keselamatan dengan Menutup 35 Perlintasan Liar Tahun 2024

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara berupaya intensif untuk meminimalisir risiko kecelakaan di jalur kereta api dengan mengambil langkah tegas, yakni menutup 35 perlintasan liar selama tahun 2024. Langkah ini diambil demi keselamatan bersama, baik bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan raya sekitar.

Keputusan menutup perlintasan liar ini mencakup beberapa area penting termasuk lintas Medan-Binjai, Medan-Belawan, Medan-Tebing Tinggi, serta Tebing Tinggi-Siantar. Selain itu, jalur Kisaran-Rantau Prapat, Medan-Tanjung Balai, Bandar Tinggi-Tanjung Gading, dan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung juga termasuk dalam agenda penutupan ini. Langkah ini menegaskan komitmen PT KAI dalam meningkatkan keselamatan transportasi kereta api di Sumatera Utara.

Anwar Solikhin, Manager Humas Divre I Sumut, menegaskan bahwa penutupan perlintasan liar merupakan bagian dari inisiatif keselamatan yang harus dilakukan. "KAI bersama stakeholders terus berusaha melakukan penutupan perlintasan untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan pengguna jalan. Pada awal 2025, KAI Divre I Sumut telah melakukan penutupan sebanyak dua titik perlintasan sebidang liar.

Statistik dari PT KAI Divre I Sumut menunjukkan bahwa hingga Januari 2025, terdapat total 402 perlintasan sebidang. Dari jumlah ini, 121 perlintasan sudah dilengkapi dengan palang pintu, sementara 281 lainnya masih tanpa palang pintu. Untuk meningkatkan pelintasan tidak sebidang, terdapat 17 flyover dan 17 underpass yang telah dibangun sebagai alternatif yang lebih aman bagi pengendara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan, perlintasan antara jalur kereta api dengan jalan raya harus dikelola dengan pengaturan khusus untuk meningkatkan keselamatan. "Perjalanan kereta api lebih diutamakan karena jika terjadi kecelakaan, dampak dan kerugian yang ditimbulkan dapat lebih besar. Maka dari itu pintu pelintasan utamanya difungsikan untuk mengamankan perjalanan KA," tambah Anwar.

Data tahun 2024 menunjukkan adanya 59 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 24 orang, luka berat 17 orang, dan luka ringan 16 orang. Memasuki 2025, hingga bulan Januari saja sudah terjadi 4 kecelakaan dengan total korban 4 orang mengalami luka ringan. Angka ini menjadi pendorong PT KAI untuk mempercepat penutupan perlintasan liar guna meminimalisir risiko kecelakaan lebih lanjut.

PT KAI juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan keselamatan ketika melintasi perlintasan sebidang. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang. Pastikan berhenti sejenak sembari melihat kanan kiri sebelum melintas," ungkap Anwar.

Upaya penutupan perlintasan liar ini juga sejalan dengan langkah-langkah preventif yang diambil oleh PT KAI untuk mengurangi angka kecelakaan. Pihaknya mengedepankan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan langkah-langkah keselamatan yang lebih komprehensif.

Strategi penutupan ini juga diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk lebih banyak membangun infrastruktur seperti flyover dan underpass yang memberikan solusi jangka panjang dalam meningkatkan keselamatan. Kerjasama lintas sektoral dinilai menjadi kunci utama dalam menangani permasalahan perlintasan liar yang tidak hanya ada di Sumatera Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Selain penutupan perlintasan liar, PT KAI juga menggencarkan kampanye edukasi keselamatan kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya taat aturan di perlintasan kereta api. Diharapkan sosialiasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga mengubah perilaku masyarakat saat berada di kawasan perlintasan kereta api.

Dengan penutupan 35 perlintasan liar pada tahun 2024 ini, PT KAI Divre I Sumut berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan lebih bagi pengguna kereta api maupun masyarakat luas. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan keselamatan transportasi.

Langkah substantif semacam ini sangat diperlukan mengingat besarnya tanggung jawab dan risiko yang harus dihadapi oleh operator perkeretaapian, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Konsistensi dan keberlanjutan dari usaha ini tentu menjadi harapan semua pihak, agar keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama dalam pengembangan jaringan transportasi kereta api nasional.