Pemkab Blora Efisiensi Anggaran, Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Jaga Kualitas Layanan Publik

Pemkab Blora Efisiensi Anggaran, Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Jaga Kualitas Layanan Publik

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Blora mulai mengubah alokasi anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, setelah dampak kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Anggaran transfer pusat untuk daerah Blora berkurang signifikan, yaitu sekitar Rp 65 miliar, yang berdampak pada rencana Pemkab Blora untuk melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 41 miliar.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada 17 Februari 2025, Bupati Blora, Arief Rahman, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan melakukan percepatan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. ’’Untuk hal-hal yang tidak mendesak akan kami tunda. Kami minta agar perubahan anggaran segera dilakukan agar dampak efisiensi ini bisa terkendali,’’ ujar Bupati Arief.

Efisiensi Anggaran Dampak Kebijakan Pusat

Baca Juga

Proyek Kapal Cepat Jembrana-Banyuwangi Digagas, Gubernur Bali Wayan Koster Ingatkan Potensi Ancaman Pendatang Ilegal

Anggaran yang berkurang tersebut berasal dari dua sumber utama: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemkab Blora. Dari total pengurangan tersebut, Pemkab Blora akan merasakan pengurangan anggaran yang cukup besar, mencapai Rp 100 miliar, dengan rincian Rp 65 miliar dari transfer pusat dan Rp 41 miliar dari efisiensi belanja daerah.

Efisiensi ini merupakan langkah yang harus diambil untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat yang sedang menekan anggaran untuk memastikan efisiensi di seluruh sektor. Namun, meskipun terjadi pengurangan dana, Pemkab Blora bertekad agar sektor-sektor strategis, khususnya pembangunan infrastruktur, tetap menjadi prioritas utama.

Bupati Arief menambahkan, ’’Kami akan mencari strategi dan alternatif lain, seperti pinjaman, agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap bisa terpenuhi. Ini demi menjaga kualitas hidup masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Jalan-jalan rusak, jembatan yang roboh, dan infrastruktur penting lainnya harus tetap menjadi prioritas utama kami.’’

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pengurangan Anggaran

Dengan anggaran yang terbatas, Pemkab Blora harus cermat dalam mengelola sumber daya yang ada. Salah satu sektor yang sangat diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur yang masih banyak membutuhkan perhatian, seperti perbaikan jalan yang rusak, jembatan yang ambruk, dan pemeliharaan fasilitas umum lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, bahwa rapat koordinasi antara pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan instansi terkait juga sudah dilakukan untuk membahas langkah-langkah efisiensi anggaran ini.

’’Kami sudah mengumpulkan OPD, camat, dan instansi terkait untuk membahas mengenai efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun ini. Kami ingin memastikan agar efisiensi ini tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan yang menjadi prioritas,’’ kata Komang.

Menurut Komang, meskipun surat edaran resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan efisiensi anggaran belum turun, koordinasi antar lembaga sudah dilakukan lebih dulu. Surat edaran dari Kemendagri ini dijadwalkan akan keluar setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari mendatang.

’’Walaupun surat edaran belum turun, kami sudah menyiapkan perhitungan anggaran untuk efisiensi. Kami ingin memastikan bahwa pengurangan anggaran ini tidak menghambat program-program vital,’’ ujarnya.

Upaya Pemkab Blora Menghadapi Dampak Ekonomi

Kebijakan efisiensi anggaran ini memang memiliki potensi dampak ekonomi yang luas. Salah satunya adalah kemungkinan penurunan alokasi dana untuk sektor-sektor tertentu yang selama ini mendukung pelaku usaha, serta potensi terhambatnya sejumlah proyek infrastruktur. Komang berharap, meskipun ada pemotongan anggaran, dampaknya terhadap pelaku usaha lokal dapat diminimalisir.

’’Kami berharap pengusaha tidak merasakan dampak negatif yang signifikan akibat efisiensi ini. Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan bahwa sektor ekonomi tetap berjalan dengan baik,’’ kata Komang, yang juga mengingatkan agar para pelaku usaha tetap mematuhi peraturan dan melakukan upaya maksimal di tengah keterbatasan anggaran.

Persiapan Program Kerja dan Tindak Lanjut Efisiensi

Bupati Blora, Arief Rahman, menekankan pentingnya percepatan perubahan anggaran agar semua kegiatan yang tidak mendesak bisa ditunda sementara waktu. Selain itu, Pemkab Blora juga akan mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan proyek-proyek penting, seperti pinjaman daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya.

’’Kami akan berusaha sebaik mungkin agar proyek-proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, tetap bisa berjalan tanpa terganggu. Kami akan memanfaatkan berbagai sumber daya dan mencari solusi terbaik untuk tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat,’’ tegas Arief.

Sementara itu, Sekda Komang Gede Irawadi menambahkan bahwa pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan efisiensi anggaran ini. Beberapa langkah konkret juga akan diambil agar sektor yang prioritas tetap berjalan lancar. ’’Kami ingin memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait,’’ ungkapnya.

Efisiensi Anggaran untuk Prioritas Pembangunan

Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Blora sedang melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran dari pusat tidak mempengaruhi sektor-sektor yang vital bagi masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama meskipun dengan anggaran yang terbatas.

Pemkab Blora berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas layanan publik, dengan efisiensi belanja yang terukur dan strategi alternatif, termasuk pinjaman daerah, agar program pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan harapan.

’’Meskipun ada pengurangan anggaran, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami. Kami akan memastikan agar langkah efisiensi ini tidak menghambat kemajuan Blora,’’ tutup Bupati Arief dengan penuh keyakinan.