Pemerintah Akan Terbitkan SBN Perumahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah per Tahun

Pemerintah Akan Terbitkan SBN Perumahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah per Tahun

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus sektor perumahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi mendukung target pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerbitan SBN perumahan akan dialokasikan khusus untuk mendanai pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Harga BBM di Apau Kayan Tembus Rp 60 Ribu per Liter, Pertamina: Itu Ulah Pengecer

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini telah berjalan. Dengan modifikasi ini, diharapkan skala pembiayaan perumahan bisa meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Pendanaan Sektor Perumahan Diperkuat

Selain penerbitan SBN perumahan, Kemenkeu juga menggandeng berbagai pihak guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan. Beberapa di antaranya adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah berupaya memperluas fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun untuk mendorong pembiayaan rumah.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan dari sisi demand masyarakat yang ingin membeli rumah, baik dengan fasilitas subsidi maupun yang komersial,” jelas Sri Mulyani.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap disiplin secara fiskal, namun tetap mampu memberikan dukungan maksimal bagi sektor perumahan serta sektor lainnya.

"Kita akan terus mengembangkan berbagai kreativitas pembiayaan yang akan kita kembangkan bersama. Dengan begitu, APBN tetap disiplin fiskalnya namun responsif dan mampu memiliki daya dukung lebih besar, tidak hanya untuk perumahan tetapi juga sektor lain," ungkapnya.

Bank Indonesia Beri Insentif Likuiditas Makropudensial (KLM)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI turut mendukung program perumahan melalui berbagai kebijakan insentif. Salah satunya adalah meningkatkan insentif Likuiditas Makropudensial (KLM) bagi perbankan.

BI sebelumnya telah menetapkan insentif KLM sebesar Rp23,19 triliun, namun jumlah tersebut kini ditingkatkan bertahap hingga mencapai Rp80 triliun. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pendanaan sektor perumahan, baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun sektor komersial.

“Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan,” ujar Perry Warjiyo.

Perry menambahkan bahwa langkah ini telah melalui diskusi dengan Menteri Keuangan. Dana yang terkumpul dari penerbitan SBN perumahan tidak hanya akan digunakan untuk skema debt switching atau penggantian utang yang jatuh tempo akibat pandemi COVID-19, tetapi juga untuk mendukung pendanaan program perumahan nasional.

Dampak Besar bagi Perekonomian Nasional

Sektor perumahan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurut Perry, pembangunan rumah tidak hanya memberikan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai industri terkait seperti semen, baja, furnitur, serta menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja konstruksi.

"Industri perumahan ini memiliki dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi. Setiap pembangunan rumah, ada banyak sektor yang ikut bergerak, mulai dari industri bahan bangunan hingga sektor jasa," tambahnya.

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan bahwa dari total 3 juta rumah yang akan dibangun per tahun, sebanyak 2 juta unit akan diperuntukkan bagi masyarakat di pedesaan, sementara 1 juta unit akan dibangun di kawasan perkotaan.

Rencana penerbitan SBN perumahan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan dari Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor properti serta industri pendukungnya.

Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai mekanisme pembiayaan inovatif agar program pembangunan rumah tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan.