Smelter Single Line PT Freeport Indonesia di KEK Gresik Terbakar: Masalah dan Dampaknya Terhadap Hilirisasi

Smelter Single Line PT Freeport Indonesia di KEK Gresik Terbakar: Masalah dan Dampaknya Terhadap Hilirisasi

JAKARTA - Pada 14 Oktober 2024, sebuah kebakaran besar melanda smelter single line milik PT Freeport Indonesia yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Kebakaran ini terjadi hanya sebulan setelah fasilitas tersebut diresmikan pada 23 September 2024. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai langkah-langkah keamanan dan kesiapan mitigasi dari perusahaan tambang besar tersebut.

Respon Terhadap Kebakaran

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kejadian ini dan menekankan pentingnya langkah-langkah pengamanan internasional yang lebih ketat. "Ini kan bicara internasional, kalau bicara internasional semuanya harus safety. Jangan ada kebakaran, smelter ini single line terbesar di dunia. Kalau terbesar, tapi kebakaran masuk akal tidak? Kita tentu tidak ingin," tegas Eko saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 20 Februari 2025.

Eko juga menyoroti dampak domino yang ditimbulkan akibat kasus ini. Kebakaran tersebut tidak hanya mengganggu operasional, tetapi juga membawa kerugian finansial besar bagi negara. Biaya perbaikan yang diestimasikan mencapai 100 juta US Dollar menambah beban tersendiri bagi semua pihak terkait. "Pasca kebakaran kurang lebih delapan bulan. Ini kan banyak supply dan demandnya yang jadinya harus kita kondisikan. Ini kemudian menyikapinya harus seperti apa," tambahnya.

Dampak Kebakaran dan Permohonan Ekspor

Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Firnando H Ganinduto, juga menyoroti bahwa dampak dari kebakaran ini sangat signifikan. Akibat dari insiden ini, PT Freeport Indonesia terpaksa mengajukan permohonan kembali untuk melakukan ekspor, kebutuhan ini muncul lantaran tertundanya perkembangan dan pembangunan smelter akibat kebakaran.

"Insiden kebakaran membuat akhirnya perkembangan atau pembangunan smelter ini menjadi terhambat. Menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dan mereka pun memohon untuk melakukan ekspor kembali," ujar Firnando. Langkah ini, menurut Firnando, bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang tengah didorong oleh Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tantangan Kebijakan Hilirisasi

Hilirisasi adalah salah satu program strategis nasional yang menekankan pentingnya pengolahan bahan baku di dalam negeri agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor. Program ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai jual bahan mentah dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi negara. Kebakaran dan permintaan PT Freeport untuk melakukan ekspor menjadi tantangan terhadap kebijakan hilirisasi ini.

Firnando menunjukkan bahwa eksportasi bahan mentah bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, "Ekspor sudah melanggar dari Undang-Undang Minerba yang tidak menjual bahan mentah. Namun demikian, tentunya pemerintah akan menegosiasi apakah dampak-dampak itu dalam batas toleransi dan bisa diberikan ekspor kembali," jelasnya.

Upaya Mitigasi dan Keamanan Masa Depan

Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan terkait dengan operasional smelter. Perlunya mitigasi yang lebih disiplin dan protokol keamanan yang lebih ketat menjadi sangat krusial untuk diterapkan guna meminimalisir risiko kebakaran dan insiden serupa di masa depan. Pihak PT Freeport Indonesia tentunya diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk melindungi aset tidak hanya dari segi finansial tetapi juga guna menjaga reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Keselamatan kerja dan integritas fasilitas industri seperti smelter Freeport adalah hal yang tidak bisa dikompromikan, terutama ketika proyek ini dianggap sebagai yang terbesar secara global. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan terkait harus bekerja sama erat untuk memastikan bahwa target terkait kebijakan hilirisasi dapat dicapai tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan demikian, kebakaran di smelter PT Freeport Indonesia bukan hanya sebuah kecelakaan kerja tetapi juga sebuah kesempatan untuk melakukan introspeksi dan perbaikan besar-besaran dalam hal kebijakan keamanan dan pengelolaan risiko di sektor industri ekstraktif. Langkah ini sangat penting untuk memastikan berbagai inisiatif hilirisasi dan keberlanjutan jangka panjang dapat berjalan sesuai dengan visi nasional.