Transportasi Laut di Pelabuhan Pangkalan Susu Tidak Layak Pakai, Warga Minta Perhatian Pemerintah

Transportasi Laut di Pelabuhan Pangkalan Susu Tidak Layak Pakai, Warga Minta Perhatian Pemerintah

JAKARTA - Kecamatan Pangkalan Susu, yang sering disebut sebagai daerah dengan potensi minyak dan gas melimpah, kini menjadi sorotan lantaran minimnya fasilitas transportasi laut yang layak di kawasan tersebut. Pelabuhan di Pangkalan Susu, yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke beberapa desa penting di sekitar kawasan, menghadapi masalah serius terkait dengan kelaikan operasional dan keamanan transportasi.

Kondisi Transportasi Laut Memprihatinkan

Menurut pantauan langsung dari tim media pada Sabtu 22 FEBRUARI 2025, fasilitas dan kondisi kapal-kapal yang ada di pelabuhan ini sangat memprihatinkan. Salah satu nakhoda kapal, yang namanya enggan disebutkan, mengungkapkan bahwa "kapal yang saya kemudikan memiliki kapasitas muatan hanya 4 ton. Namun, sering kali kami terpaksa mengangkut melebihi kapasitas dan kapal sebenarnya tidak layak untuk beroperasi."

Permasalahan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat pelabuhan ini menjadi jalur transportasi utama menuju desa-desa seperti Desa Kebun Ubi, Paluh Sani, Sungai Dua, Pulau Kampe, dan Pulau Sembilan. Warga setempat merasa kondisi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada penyelesaian yang berarti. Bahkan pernah terjadi kecelakaan di mana sebuah kapal yang membawa padi tenggelam akibat hanya menggunakan kapal dengan fasilitas seadanya.

Warga Mendesak Perbaikan Infrastruktur

Masyarakat sekitar menuntut perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Langkat. Mereka berharap pelabuhan dapat ditata lebih baik, kapal-kapal yang beroperasi harus memenuhi standar keselamatan, dan KPLP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) setempat diharapkan dapat lebih tegas dalam menertibkan kondisi dermaga serta mengawasi tarif angkutannya.

Menurut seorang warga, "Kami sangat berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi di pelabuhan kami. Ini sangat penting karena terkait langsung dengan keselamatan kami sehari-hari."

Tanggapan KPLP Pangkalan Susu

Secara terpisah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KPLP) Pangkalan Susu, Pak Loi, memaparkan permasalahan terkait melalui sambungan telepon. "Kami sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur. Kami terus mengimbau kepada para pengusaha angkutan dan pemilik kapal agar melengkapi keselamatan penumpang dengan alat seperti racun api dan rompi pelampung. Bahkan, kami sudah memberikan secara gratis. Namun, kenyataannya alat-alat tersebut tidak selalu ada di setiap kapal penumpang."

Lebih lanjut, Pak Loi menegaskan, "Kami melarang penumpang dan kendaraan berada di atas geladak kapal, tapi mereka tetap tidak peduli. Adapun masalah izin operasi, kami tidak bisa mengeluarkannya karena armada kapal yang ada tidak layak dan tidak memenuhi standar angkutan."

Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Masalah

Permasalahan ini menjadi tantangan berat bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan cepat dan tepat. Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan dapat segera melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kapal yang beroperasi di pelabuhan Pangkalan Susu. Kerja sama dengan KPLP, pemilik kapal, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami pentingnya keselamatan dalam transportasi laut.

Dalam era modern ini, tranportasi yang aman dan nyaman adalah hak setiap warga negara. Pemerintah diharapkan dapat segera menerapkan regulasi yang lebih ketat dan efektif agar tidak ada lagi kejadian yang membahayakan keselamatan para penumpang. Sinergi antara pihak pemerintah, otoritas pelabuhan, dan masyarakat harus berjalan simultan untuk menata kembali transportasi laut di wilayah ini.

Dengan adanya upaya bersama, diharapkan ke depan Pelabuhan Pangkalan Susu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjamin keselamatan bagi seluruh penggunanya. Warga juga berharap bahwa masalah ini dapat segera teratasi agar aktivitas sehari-hari tidak terkendala oleh ketidaklayakan fasilitas transportasi yang ada saat ini. Pemerintah dan otoritas terkait harus segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kualifikasi transportasi laut di wilayah tersebut.