DPR Soroti Kendala Utama di Proyek Tol Trans Sumatera, Pembebasan Lahan Jadi Fokus Utama

DPR Soroti Kendala Utama di Proyek Tol Trans Sumatera, Pembebasan Lahan Jadi Fokus Utama

JAKARTA - Permasalahan utama yang menghambat proyek jalan Tol Trans Sumatera kini menjadi sorotan serius Komisi V DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Bakri, dalam sebuah pernyataan resmi. Proyek ambisius ini, terutama pada ruas Palembang-Desa Betung-Muaro Jambi, mengalami sejumlah kendala yang harus segera diatasi agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan berfungsi optimal dalam meningkatkan konektivitas di seluruh Pulau Sumatera.

Pembebasan lahan terungkap menjadi isu krusial setelah Bakri dan timnya melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek.

"Kami menemukan bahwa kendala utama ada pada pembebasan lahan. Masalah ini cukup rumit, tetapi harus segera diselesaikan agar proyek tol ini bisa berjalan lancar," ungkap Bakri dalam keterangan pers pada Minggu, 23 Februari 2025.

Lahan dan Tantangan Sertifikasi di Kawasan Hutan

Selain masalah pembebasan lahan yang umum terjadi pada proyek infrastruktur berskala besar, proyek Tol Trans Sumatera juga menghadapi tantangan lain terkait dengan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Situasi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencari solusi yang terbaik, sekaligus memastikan bahwa proyek tersebut tidak mengganggu ekosistem dan lingkungan setempat.

Dalam keterangan lebih lanjut, Bakri menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan persoalan sertifikasi ini, meski tantangannya cukup kompleks. "Kami perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan legalitas lahan ini. Dengan koordinasi yang baik, saya yakin kita dapat membuat kemajuan signifikan," ujar Bakri.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Belum Dipenuhi

Tidak hanya berkutat pada isu lahan, DPR turut menyoroti beberapa ruas jalan tol yang sudah dibangun namun dinilai belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standarisasi ini penting untuk menjamin bahwa jalan tol tidak hanya dapat diakses, tetapi juga aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Hal ini meliputi kualitas jalan, fasilitas pendukung seperti rest area, dan sistem pencahayaan serta keamanan.

"Beberapa ruas tol yang telah dibangun dinilai belum memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga perlu ada perbaikan ke depannya agar dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara," terang Bakri, yang juga menekankan perlunya peningkatan pelayanan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proyek ini.

Komitmen DPR dalam Mendorong Kelanjutan Proyek

Lebih lanjut, Bakri menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong kelancaran proyek Tol Trans Sumatera. Menurutnya, proyek ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Sumatera. Jalan tol ini diharapkan dapat membuka jalur distribusi yang lebih efisien, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

"Pembangunan Tol Trans Sumatera sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kami berharap Tol Palembang-Betung-Jambi bisa selesai pada 2026, dan selanjutnya proyek ini dapat dilanjutkan ke Pekanbaru," imbuh Bakri, menunjukkan optimisme bahwa proyek ini akan membawa perubahan positif bagi wilayah yang dilintasi.

Peran Pemerintah dan Stakeholder Lainnya

Suksesnya proyek Tol Trans Sumatera tidak lepas dari peran berbagai stakeholder. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi dan fasilitasi proses administratif. Sementara itu, pelaksana proyek seperti PT Hutama Karya, harus memastikan bahwa setiap tahapan pengerjaan proyek mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta memenuhi standar keamanan dan keselamatan.

Selain itu, peran masyarakat sekitar juga sangat penting dalam mendukung dan menerima keberadaan tol ini. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat jangka panjang dari proyek ini juga menjadi kunci untuk mengurangi potensi resistensi dari masyarakat setempat.

Proyek Tol Trans Sumatera adalah salah satu inisiatif penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang bertujuan untuk menghubungkan lebih banyak daerah di Pulau Sumatera. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kendala seperti pembebasan lahan dan sertifikasi tanah harus ditangani dengan hati-hati dan cepat. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, diharapkan proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Melalui usaha keras yang dilakukan, termasuk perhatian terhadap standar pelayanan jalan tol, diharapkan proyek ini dapat menjadi katalisator bagi kemajuan dan perubahan signifikan, menjadikan Sumatera lebih terhubung dan kompetitif di masa depan. Bakri dan Komisi V DPR RI tetap berkomitmen mengawal proyek ini hingga tuntas, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan infrastruktur nasional.