Kuota KPR FLPP 2025 Naik Jadi 350.000 Unit
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang kini mencapai kuota tertinggi sepanjang sejarah program tersebut, yakni sebesar 350.000 unit rumah subsidi.
Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri acara penandatanganan Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor BTN, Kuningan.
“BTN adalah yang paling banyak melakukan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi,” tegas Maruarar dalam sambutannya.
Baca Juga
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bukti kuat sinergi antara pemerintah, BTN, dan BP Tapera untuk mendukung Program KPR Sejahtera FLPP, yang menjadi bagian integral dari Program 3 Juta Rumah. Program strategis nasional ini bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok MBR, sesuai dengan regulasi perumahan yang berlaku.
Peran BTN Sebagai Penyalur KPR Subsidi Terbesar
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maruarar memberikan apresiasi khusus kepada BTN atas peran besarnya sebagai penyalur KPR FLPP terbanyak di antara seluruh lembaga perbankan nasional. Menurutnya, peran BTN sangat vital dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, terutama bagi kalangan pekerja informal yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses pembiayaan rumah.
Sebagai bentuk komitmen, Maruarar meminta BTN untuk berbagi ilmu dan praktik baik kepada perbankan lain agar lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari program KPR subsidi ini.
“BTN bahkan menargetkan penyaluran KPR FLPP terbanyak untuk rumah subsidi. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya yang besar,” ujarnya.
Pada kesempatan itu pula, Menteri PKP berdialog langsung dengan tiga orang pekerja sektor informal yang berhasil memiliki rumah melalui skema KPR FLPP, meskipun tanpa slip gaji. Hal ini membuktikan bahwa program KPR subsidi yang didukung pemerintah dapat menjadi solusi nyata bagi berbagai kalangan untuk memiliki rumah pertama.
Dukungan Penuh BTN untuk Pemerintah
Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh realisasi Program 3 Juta Rumah. Nixon menyampaikan bahwa seluruh jajaran BTN aktif melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa rumah-rumah subsidi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami siap bekerja keras. Jajaran kami juga rutin turun ke lapangan untuk memastikan rumah-rumah yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Nixon.
Nixon menambahkan, dukungan BTN terhadap Program KPR FLPP bukan hanya sebatas angka penyaluran, tetapi juga penguatan kualitas dari hunian yang diberikan kepada masyarakat. Dengan fasilitas subsidi pemerintah berupa bunga tetap dan angsuran ringan selama tenor pinjaman, program ini diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki rumah sendiri.
Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan
Sinergi antara Kementerian PKP, BTN, dan BP Tapera dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan data terakhir, angka backlog perumahan nasional masih menyentuh jutaan unit, sehingga program seperti KPR FLPP menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan BTN dan kementerian terkait untuk menyukseskan program-program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami akan terus mendukung program pemerintah, khususnya terkait pembiayaan rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” jelas Heru.
Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah sendiri, baik dari kalangan formal maupun informal.
Solusi Pemerintah untuk Akses Rumah Pertama
Program KPR FLPP dinilai sebagai solusi konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pembiayaan bagi MBR yang selama ini menghadapi berbagai tantangan administratif maupun keuangan dalam memiliki rumah pertama. Melalui skema FLPP, pemerintah memberikan subsidi bunga kredit sehingga masyarakat dapat menikmati cicilan yang ringan dan stabil selama jangka waktu pembiayaan.
Kebijakan pemerintah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan formal, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional. Properti merupakan salah satu sektor yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian, karena melibatkan banyak industri turunan seperti konstruksi, bahan bangunan, furnitur, dan sebagainya.
Di sisi lain, keterlibatan sektor informal dalam program ini menjadi indikator keberhasilan bahwa program pemerintah berhasil menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.
Program 3 Juta Rumah dan Visi Masa Depan
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah merupakan kelanjutan dari upaya penanggulangan kekurangan pasokan hunian (backlog) di Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2025, pencapaian program ini terus menunjukkan tren positif, didorong oleh kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan pengembang properti.
Menteri PKP Maruarar menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan realisasi program ini melalui berbagai kebijakan insentif, dukungan anggaran, serta penyederhanaan prosedur agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki akses yang sama terhadap tempat tinggal yang layak.
“Program ini adalah langkah nyata pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah pertama dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor,” tegas Maruarar.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara kementerian, BTN, dan BP Tapera, Program KPR FLPP diharapkan menjadi tulang punggung kebijakan perumahan nasional, yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Rekomendasi
