Erick Thohir Pastikan Bank Himbara Siap Salurkan KUR UMKM Konstruksi
JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor properti nasional mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor konstruksi. Kesiapan ini menjadi langkah konkret mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penguatan sektor perumahan sebagai prioritas utama.
Erick mengungkapkan bahwa dari sisi pendanaan, tidak ada hambatan yang berarti untuk menyalurkan KUR bagi UMKM konstruksi. Menurutnya, bank-bank anggota Himbara sudah dalam posisi siap mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Bahkan, ia optimistis bukan hanya bank BUMN, tetapi juga perbankan swasta akan ikut ambil bagian dalam menyalurkan KUR ke sektor konstruksi.
"Jadi untuk pendanaan tidak ada masalah dan ini bagian dari kebijakan yang diminta oleh Bapak Presiden melalui Pak Menko. Bagaimana pemerintah hadir untuk menstimulus ekonomi terutama di sektor properti yang saat ini tentu masih ada tekanan," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Baca Juga
Ia menekankan bahwa penyaluran KUR UMKM konstruksi ini tidak akan menambah target nasional KUR yang telah ditetapkan pemerintah. Erick menjelaskan, skema KUR sektor konstruksi yang tengah disiapkan sudah termasuk dalam target KUR 2025 yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun.
"Dan policy pemerintah mengenai KUR itu kan kurang lebih payungnya ada Rp 300 triliun lebih. Ini masuk ke dalam itu. Jadi bukan menambah yang di atas Rp 300 triliun," tambahnya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan gambaran lebih detail mengenai rencana penyaluran KUR di sektor konstruksi. Airlangga menyebut plafon KUR untuk pelaku UMKM di bidang konstruksi bisa mencapai Rp 5 miliar. Dengan plafon sebesar itu, UMKM kontraktor berpotensi membangun 38 hingga 40 unit rumah tipe 36.
“Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan, di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” terang Airlangga.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi bunga tetap sebesar 5% bagi pelaku UMKM konstruksi yang memanfaatkan KUR ini. Skema subsidi bunga tersebut diharapkan membuat biaya pinjaman lebih terjangkau sehingga bisa mendorong percepatan pembangunan di sektor perumahan rakyat.
"Untuk sektor perumahan atau konstruksi, pemerintah akan memberikan fixed subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan bunga KUR 11%, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih 12% ya bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing, Himbara maupun swasta," jelasnya.
Airlangga menambahkan, kebijakan ini bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan papan masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi, sektor konstruksi memiliki efek ganda yang besar karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung perputaran ekonomi di berbagai industri turunan seperti semen, baja, dan bahan bangunan lainnya.
Sektor properti sendiri belakangan memang mengalami tekanan, terutama karena tantangan ekonomi global yang membuat permintaan rumah baru stagnan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pemerintah menilai langkah mendorong KUR untuk UMKM konstruksi bisa menjadi salah satu solusi strategis yang langsung berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan backlog perumahan nasional.
Selain mempermudah akses pembiayaan melalui KUR, pemerintah juga berencana melakukan harmonisasi regulasi untuk mempercepat realisasi proyek perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Airlangga mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan beberapa penyempurnaan regulasi yang akan mengintegrasikan kebijakan fiskal dan moneter agar penyaluran KUR berjalan optimal.
Menurut Erick Thohir, kesiapan bank-bank Himbara dalam menyalurkan KUR untuk UMKM konstruksi juga didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang relatif stabil hingga pertengahan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter pemerintah mampu menjaga kepercayaan pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian global. Erick menilai, KUR sektor konstruksi akan membawa dampak besar pada penguatan perekonomian daerah karena sebagian besar proyek perumahan dilakukan oleh kontraktor lokal skala kecil dan menengah.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi pentingnya peran KUR tidak hanya untuk pembiayaan modal kerja, tetapi juga dalam mendukung modernisasi proses bisnis kontraktor UMKM, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pengajuan KUR hingga pemantauan proyek.
Dengan langkah-langkah yang disiapkan pemerintah ini, Erick yakin KUR untuk UMKM konstruksi akan berkontribusi besar dalam mewujudkan target pembangunan satu juta rumah per tahun yang telah lama dicanangkan pemerintah. Ia memastikan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha akan menjadi kunci keberhasilan program KUR ini.
Rekomendasi
