Infrastruktur Melesat Berkat Pengadaan Lahan
JAKARTA - Langkah percepatan pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya diukur dari deretan proyek yang berdiri, tetapi juga dari proses dasar yang menopang pelaksanaannya. Salah satu aspek krusial tersebut adalah pengadaan lahan yang dilakukan secara efisien dan terintegrasi, yang menjadi tulang punggung berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor.
Dalam konteks inilah, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memainkan peran sentral. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, LMAN mendapat mandat untuk mendanai pengadaan lahan PSN demi mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak luas.
Sejak pertama kali dipercaya sebagai pelaksana pendanaan lahan untuk PSN, LMAN telah menyalurkan dana sebesar Rp143,39 triliun, atau sekitar 86 persen dari total alokasi Rp167,39 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang kelancaran 131 proyek strategis nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga
Kinerja positif tersebut berlanjut pada paruh pertama tahun 2025, di mana LMAN telah merealisasikan pendanaan sebesar Rp4,53 triliun. Sebagian besar dana ini diserap oleh sektor jalan tol, yang menjadi prioritas dalam pembangunan konektivitas antarwilayah. Tercatat Rp135,11 triliun atau sekitar 81 persen dari total dana difokuskan untuk pembebasan lahan proyek jalan tol.
Namun, sektor jalan tol bukan satu-satunya fokus. Pemerintah juga mendorong pengadaan lahan untuk sektor vital lainnya, seperti bendungan, irigasi, pelabuhan, kawasan pariwisata prioritas, jalur kereta api, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Semua ini dilakukan dalam kerangka kerja kolaboratif lintas lembaga dan kementerian.
Direktur Utama LMAN, Kristijanindyati Puspitasari, menegaskan bahwa dukungan lembaganya terhadap pembangunan nasional berjalan seiring dengan arah kebijakan Prioritas Nasional, yang salah satunya termuat dalam dokumen Asta Cita. LMAN secara khusus berkontribusi pada Asta Cita ke-2 dan ke-3, yaitu mendorong kemandirian nasional melalui ketahanan sumber daya serta melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata.
"Komitmen LMAN dalam mendukung program pembangunan nasional tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pendanaan, tetapi juga melalui upaya memastikan setiap proyek berjalan dengan efisien dan tepat sasaran," ujar Kristijanindyati.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar tentang konektivitas fisik. “Infrastruktur bukan sekadar membangun koneksi antar wilayah, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa,” lanjutnya.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yus Yuni Sugiharto, juga menyoroti peran PSN sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“Proyek Strategis Nasional merupakan proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha, yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” jelas Yus Yuni.
Menurutnya, proyek-proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pangan, serta pengembangan wilayah pariwisata dan pembangunan IKN.
Capaian LMAN dalam mendukung pengadaan lahan ini menjadi penopang penting bagi tercapainya sasaran pembangunan yang inklusif dan berjangka panjang. Di tengah kompleksitas birokrasi dan tantangan teknis yang tinggi, LMAN juga berperan menjaga akuntabilitas dan kelancaran proses melalui koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Proses pengadaan lahan sendiri, seperti disampaikan Kristijanindyati, bukanlah hal yang sederhana. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan komitmen kuat dari semua pihak agar proses berjalan sesuai dengan rencana.
“Proses pengadaan lahan melalui tahapan yang kompleks dan memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak,” tegasnya.
Sebagai bentuk konkret sinergi tersebut, LMAN bersama stakeholder terkait telah menandatangani Berita Acara sebagai komitmen bersama dalam mendukung Asta Cita melalui percepatan pembangunan infrastruktur.
Langkah ini menjadi bukti bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bukan semata perkara teknis, tetapi bagian dari visi besar bangsa untuk mewujudkan pemerataan dan kemandirian di berbagai sektor strategis.
Dengan fondasi pendanaan yang kuat dan koordinasi lintas lembaga yang semakin erat, proyek-proyek infrastruktur nasional diharapkan dapat segera memberi dampak langsung pada kehidupan masyarakat, mulai dari efisiensi logistik, peningkatan produksi pertanian, perluasan akses air, hingga pemerataan wilayah pembangunan.
Melalui penguatan peran LMAN dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya janji, melainkan komitmen nyata yang dijalankan dengan strategi terstruktur dan keberlanjutan sebagai prinsip utama.
Rekomendasi
