Sri Mulyani Tegaskan Stabilitas Ekonomi RI Masih Aman
JAKARTA - Di tengah berbagai tekanan eksternal yang muncul dari dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi global, Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketidakpastian global memang belum mereda, namun sinergi antarlembaga keuangan di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai mampu menjaga keseimbangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada Triwulan II-2025 tetap berada dalam kondisi terjaga. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pernyataan resminya. Ia menyoroti bahwa tantangan global, terutama yang berasal dari dinamika negosiasi tarif antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta eskalasi ketegangan geopolitik, telah meningkatkan risiko terhadap stabilitas global.
“Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar-lembaga yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial dan payment system oleh Bank Indonesia, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan oleh OJK, dan LPS akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar-lembaga tersebut dapat memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus yang penting untuk fokus KSSK mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.
Baca Juga
Ketidakpastian yang meningkat pada paruh pertama tahun ini antara lain dipicu oleh langkah Amerika Serikat yang mengumumkan tarif resiprokal pada April 2025. Langkah ini kemudian dibalas oleh Tiongkok, sehingga memicu tensi dalam hubungan dagang dan berimbas pada melemahnya perdagangan global.
Geopolitik pun tak kalah berpengaruh. Pada Juni 2025, kawasan Timur Tengah kembali dilanda ketegangan yang signifikan. Imbasnya terasa pada pelambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang.
Tiongkok sendiri mengalami perlambatan pertumbuhan pada Triwulan II-2025. Ekonomi negara tersebut hanya tumbuh 5,2 persen (year on year), sedikit lebih rendah dibandingkan 5,4 persen pada Triwulan I. Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya ekspor Tiongkok ke AS. Di sisi lain, India justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik berkat lonjakan investasi domestik.
Negara berkembang lainnya juga terdampak oleh penurunan ekspor ke AS, di tengah perdagangan global yang terus melemah. Tantangan ini memperbesar tekanan pada ekonomi negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.
Tak hanya perdagangan, aliran modal global juga menunjukkan gejala perubahan. Menurut Sri Mulyani, terdapat pergeseran aliran modal dari AS ke aset-aset yang dianggap lebih aman seperti instrumen keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas seperti emas. Sementara itu, pelemahan dolar AS turut mendorong aliran dana masuk ke negara-negara berkembang.
Di tengah kondisi seperti ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pun mengalami penyesuaian. Laporan Bank Dunia pada Juni 2025 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya akan berada di angka 2,9 persen (menggunakan PPP weights) — turun dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. OECD pun mengeluarkan pandangan serupa, merevisi estimasi pertumbuhan global 2025 dari 3,1 persen menjadi 2,9 persen.
“Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai,” kata Sri Mulyani. Ia menambahkan, KSSK tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II akan terjaga berkat beberapa faktor penopang, antara lain konsumsi masyarakat dan daya beli yang masih kuat, serta ketahanan sektor usaha nasional.
Menurutnya, keberlanjutan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan fungsi countercyclical menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan. Selain itu, APBN juga berkontribusi terhadap perbaikan distribusi dan efektivitas pasar domestik.
Langkah konkret KSSK melalui penguatan koordinasi lintas sektor telah menjadi garda terdepan dalam merespons gejolak ekonomi global. Sri Mulyani menekankan bahwa sinergi kebijakan fiskal, moneter, hingga pengawasan keuangan harus dijaga dan diperkuat agar mampu menahan tekanan eksternal dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam konteks global yang semakin tidak menentu, kinerja positif Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antar lembaga bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital untuk memastikan ekonomi tetap bertumbuh dan masyarakat terlindungi.
Dengan bekal kehati-hatian serta respons kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi, pemerintah yakin dapat menghadapi berbagai tantangan global yang ada. Sebab, stabilitas bukan hanya soal menghindari krisis, melainkan juga tentang menciptakan ruang yang aman untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Rekomendasi
