Penyeberangan Ketapang Gilimanuk Diatur Lewat Seleksi Kendaraan
JAKARTA - Kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dalam sepekan terakhir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Penyebab utamanya adalah terbatasnya armada kapal serta gelombang tinggi di Selat Bali yang mengganggu jadwal penyeberangan ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
Sebagai langkah penanganan cepat, strategi jangka pendek pun dirumuskan secara lintas sektoral. Fokus utama kebijakan ini adalah mengatur ulang seleksi kendaraan yang akan menyeberang, guna mengurangi kepadatan dan memperlancar distribusi logistik penting, terutama bahan makanan yang bersifat cepat rusak.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis, 31 Juli 2025, menegaskan bahwa upaya untuk mengurai kemacetan telah menjadi kesepakatan bersama para pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan koordinasi tersebut, diputuskan bahwa kendaraan dengan berat di atas 35 ton akan dibatasi untuk menyeberang dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk.
Baca Juga
“Semua strategi jangka pendek untuk mengurai kemacetan dan antrian sudah teridentifikasi, dan akan difokuskan melalui seleksi kendaraan di jembatan timbang,” ungkap Khofifah. Ia menambahkan bahwa kendaraan pengangkut barang cepat busuk seperti sayuran dan telur akan tetap diprioritaskan untuk menyeberang, meskipun bobot kendaraan tergolong berat.
Langkah ini melibatkan berbagai unsur penting, termasuk Kesyahbandaran, pihak ASDP, serta jajaran kepolisian lalu lintas. Mereka akan bekerja sama dalam pelaksanaan seleksi dan verifikasi kendaraan melalui Jembatan Timbang Sedaru di Pasuruan.
“Kita ingin mengurangi kepadatan antrian panjang. Bagaimana kita mencari solusi bersama karena ini lintas sektoral. Ada kesyahbandaran, ASDP, kemudian jajaran satlantas akan mencari solusi terpadu di jembatan timbang,” jelas Khofifah.
Salah satu inovasi teknis yang akan diterapkan adalah penggunaan stiker sebagai tanda identifikasi kendaraan yang diizinkan menyeberang. Stiker ini akan dibedakan berdasarkan berat kendaraan dan jenis muatan, dengan kode warna serta barcode agar mudah dipantau oleh petugas di lapangan.
“Nanti untuk jangka pendek ada stiker (untuk mengidentifikasi) kendaraan yang di bawah 35 ton, supaya menggunakan Dermaga LCM (Landing Craft Machine) dan Moveable Bridge yang longgar. Sehingga disepakati ASDP tidak akan menjual tiket untuk kendaraan golongan 7, 8, dan 9,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa kendaraan berat seperti truk trailer dan tronton dengan bobot lebih dari 35 ton diminta untuk tidak melakukan penyeberangan untuk sementara waktu. Pemeriksaan kendaraan akan dilakukan di titik awal seleksi, yaitu Jembatan Timbang Sedaru.
“Jadi jangan menggunakan truk trailer, tronton yang beratnya di atas 35 ton. Proses verifikasinya di Jembatan Timbang Sedaru Pasuruan. Nanti stikernya ada dua warna merah dan hijau dengan barcode supaya tim kepolisian mengarahkan harus lewat mana,” imbuhnya.
Langkah penataan logistik ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Perhubungan Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan, Nyono, mengonfirmasi bahwa pihaknya segera mencetak dan mendistribusikan stiker tersebut agar kebijakan ini bisa dijalankan secepatnya.
“Stiker merah untuk kendaraan di atas 35 ton, hijau untuk kendaraan di bawahnya. Namun untuk yang membawa barang cepat busuk seperti sayur, telur, walaupun kendaraan tiga sumbu tetap diberi stiker hijau untuk kita prioritaskan,” kata Nyono.
Pengaturan ini juga disertai langkah teknis lainnya, yaitu penghentian sementara penjualan tiket bagi kendaraan berat golongan 7, 8, dan 9. ASDP akan menonaktifkan sistem penjualan tiket bagi kendaraan-kendaraan tersebut sebagai upaya menekan lonjakan antrian.
“Kemudian kita tekankan hentikan dulu penjualan tiket dengan mematikan sistem untuk kendaraan golongan 7, 8, 9. Ini untuk memperpendek antrian dengan mendidik pengguna jasa agar menggunakan kendaraan di bawah 35 ton,” pungkas Nyono.
Upaya ini dinilai sebagai solusi pragmatis yang dapat segera diterapkan di tengah keterbatasan armada dan cuaca yang belum stabil. Dengan menyeleksi kendaraan berdasarkan jenis muatan dan bobot, diharapkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa tersuplai dengan lancar ke Bali, tanpa menambah tekanan kemacetan yang telah terjadi.
Selain itu, langkah ini juga menjadi edukasi bagi para pelaku logistik agar lebih bijak dalam mengatur armada dan mematuhi regulasi darurat yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.
Rekomendasi
