ASDP Tingkatkan Validasi Tiket dan Identitas demi Keamanan Penyeberangan
JAKARTA - Langkah serius diambil PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam meningkatkan standar keamanan dan ketertiban di area pelabuhan. Salah satu fokus utama yang kini diterapkan adalah proses pemeriksaan tiket dan identitas penumpang secara berlapis sebelum kendaraan dapat memasuki kawasan pelabuhan. Prosedur ini dilakukan mulai dari titik awal di gerbang masuk atau tollgate, berlanjut ke area tunggu, hingga menuju proses boarding kapal.
Pihak ASDP menegaskan bahwa sistem pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dalam tiket elektronik atau boarding pass benar-benar sesuai dengan dokumen resmi milik penumpang. Verifikasi akan dilakukan dengan membandingkan nama di tiket dengan KTP, SIM, atau paspor penumpang yang berada dalam kendaraan.
Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan pentingnya proses validasi ini, bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keselamatan dalam layanan penyeberangan.
Baca JugaPLN Catat Lonjakan Pengguna REC, Penjualan Tembus 13,68 TWh di Semester I 2025
“Setiap tiket yang dibeli melalui Ferizy memuat data pribadi yang wajib diisi dengan benar dan sesuai. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi soal tanggung jawab keselamatan bersama,” ujar Shelvy.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kecocokan data menjadi aspek penting, khususnya dalam menghadapi situasi darurat. Ketidaksesuaian antara identitas yang tertera di tiket dengan dokumen penumpang dapat mengakibatkan hilangnya hak perlindungan atau menyulitkan upaya penyelamatan.
ASDP pun menegaskan bahwa pembelian tiket hanya boleh dilakukan melalui aplikasi Ferizy atau mitra resmi. Langkah ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data akibat pembelian melalui jalur tidak resmi seperti calo, yang kerap menyebabkan data tidak sah dan akhirnya merugikan pengguna jasa.
“Data penumpang yang sah dan terdaftar di sistem adalah dasar perlindungan dalam layanan kami, termasuk dalam hal pertanggungan asuransi,” tegas Shelvy.
Sebagai dukungan terhadap kebijakan validasi data ini, ASDP telah memperkuat kehadiran petugas di pos pemeriksaan. Penambahan personel difokuskan untuk memperlancar proses verifikasi di lapangan. Koordinasi antara tim di darat dan kapal juga diperkuat guna menjaga sinkronisasi antarunit operasional.
Tak hanya itu, ASDP turut meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada agen serta mitra penjual tiket. Edukasi tersebut diarahkan agar para penjual memastikan setiap data kendaraan, terutama untuk kendaraan pribadi golongan IV A, diisi secara benar dan lengkap.
Dari hasil evaluasi terbaru, tercatat bahwa sekitar 13 persen kendaraan golongan IV A belum melengkapi data secara utuh saat melakukan pembelian tiket. Kondisi ini dianggap cukup mengkhawatirkan karena dapat menghambat kelancaran proses penyebrangan serta mempersulit pihak otoritas dalam proses verifikasi lapangan.
Untuk menjawab kondisi tersebut, ASDP memberlakukan aturan pemutaran balik kendaraan sejauh lima kilometer dari pelabuhan. Pengemudi yang belum melengkapi datanya diminta untuk kembali memperbarui informasi sebelum melanjutkan proses keberangkatan.
Shelvy menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk tindakan represif, melainkan langkah korektif yang bertujuan menciptakan disiplin dan ketertiban bagi pengguna jasa.
“Kebijakan ini bukan bersifat represif, tapi korektif. Tujuannya agar pengguna jasa disiplin dan tertib dalam mengikuti prosedur,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya pengawasan juga ditingkatkan lewat operasi gabungan yang rutin digelar. ASDP bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KSOP Merak dan Bakauheni, BPTD, KSKP, serta operator kapal dari asosiasi seperti Gapasdap dan INFA. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan keselarasan dalam penerapan prosedur di lapangan, khususnya di dua pelabuhan besar tersebut.
Shelvy menyatakan bahwa keamanan dan ketertiban dalam layanan penyeberangan hanya dapat terwujud jika semua pihak, termasuk pengguna jasa, berperan aktif dalam mematuhi aturan.
“Penyeberangan yang aman dan tertib hanya bisa tercapai dengan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pengguna jasa. ASDP berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan,” katanya.
Secara keseluruhan, langkah tegas ASDP ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital dan akuntabilitas data. Sistem tiket elektronik yang terhubung langsung dengan data identitas resmi menjadi fondasi layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam mewujudkan pelayanan transportasi laut yang terpercaya dan selaras dengan prinsip keselamatan maritim nasional.
Rekomendasi
