DKPP Buleleng Fasilitasi Sosialisasi Kredit Bank BPD Bali untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Pegawai

DKPP Buleleng Fasilitasi Sosialisasi Kredit Bank BPD Bali untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Pegawai

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan mendorong pemanfaatan produk perbankan secara bijak di kalangan ASN, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Buleleng menggelar kegiatan sosialisasi pinjaman kredit dari Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kantor DKPP Buleleng dan diikuti oleh para pegawai di dinas tersebut.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kasubbag Umum dan Keuangan DKPP Buleleng, drh. Luh Gede Ira Yuniariani. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengetahuan keuangan yang memadai, terutama dalam mengakses layanan kredit dari lembaga resmi seperti perbankan daerah.

“Kegiatan ini menjadi sangat penting agar seluruh pegawai dapat memahami dengan jelas skema, persyaratan, dan manfaat pinjaman kredit yang ditawarkan oleh BPD Bali. Kita ingin para pegawai memanfaatkan fasilitas kredit ini secara bijak, sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar,” ujar drh. Luh Gede Ira Yuniariani dalam sambutannya.

Baca Juga

Harga Emas Antam Terus Naik Tiga Hari Berturut-turut, Tembus Rp1,956 Juta per Gram di Tengah Gejolak Harga Global

Memberikan Informasi Kredit yang Transparan

Pihak Bank BPD Bali Cabang Singaraja menyambut baik inisiatif dari DKPP Buleleng dalam menyelenggarakan sosialisasi ini. Dalam paparannya, perwakilan BPD Bali menjelaskan berbagai produk kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai, mulai dari kredit multiguna, kredit konsumtif, hingga pinjaman produktif bagi ASN yang ingin mengembangkan usaha sampingan.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait manfaat pinjaman, termasuk bunga, jangka waktu pembayaran, serta prosedur pengajuan agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari," ujar salah satu staf pemasaran Bank BPD Bali Cabang Singaraja.

Selain itu, pihak bank juga menyampaikan simulasi perhitungan angsuran pinjaman berdasarkan nominal dan jangka waktu pinjaman yang dipilih. Dengan demikian, peserta dapat menghitung kemampuan finansial mereka sebelum mengajukan kredit.

Dorong Kesadaran Finansial dan Antisipasi Pinjaman Ilegal

Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memilih lembaga keuangan resmi dalam mengakses dana pinjaman. Di tengah maraknya penawaran pinjaman online ilegal dan praktik rentenir yang merugikan, kehadiran perbankan daerah seperti BPD Bali menjadi solusi yang aman dan terpercaya.

“Kami mendorong ASN di Kabupaten Buleleng untuk menghindari pinjaman dari lembaga tidak resmi. Bank BPD Bali hadir sebagai mitra terpercaya pemerintah daerah dalam memberikan akses pembiayaan yang sehat,” terang perwakilan BPD Bali.

Para peserta tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab yang membahas sejumlah aspek teknis pengajuan kredit, seperti syarat administrasi, bunga efektif, hingga fasilitas top-up pinjaman bagi pegawai yang telah memiliki pinjaman berjalan.

Komitmen BPD Bali Mendukung Perekonomian Daerah

Bank BPD Bali sebagai bank milik pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perekonomian lokal melalui program pembiayaan yang inklusif dan kompetitif. Dengan menjangkau kalangan ASN sebagai salah satu segmen strategis, BPD Bali berharap mampu memperkuat ekosistem keuangan daerah.

“ASN adalah mitra strategis kami. Selain memberikan akses pinjaman, kami juga ingin membangun kesadaran keuangan agar mereka dapat mengelola pendapatan dan kewajiban kredit secara sehat,” ungkap pihak Bank BPD Bali.

Dalam kegiatan ini, bank juga membagikan brosur dan leaflet berisi informasi lengkap tentang produk-produk kredit yang ditawarkan. Selain itu, dibuka juga layanan konsultasi langsung bagi pegawai yang ingin menanyakan lebih lanjut secara personal terkait rencana pinjaman mereka.

Harapan DKPP: Pegawai Bijak dalam Mengelola Keuangan

DKPP Buleleng melalui kegiatan ini berharap para pegawai dapat menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi, terutama dalam menyikapi kebutuhan dana tambahan. Sebagai instansi teknis yang juga mengelola sejumlah kegiatan bersentuhan langsung dengan masyarakat, pegawai dituntut menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan pribadi maupun profesional.

“Dengan semakin meningkatnya pemahaman tentang kredit, pegawai diharapkan dapat mengambil keputusan finansial yang rasional dan tidak terjebak pada praktik utang konsumtif yang tidak sehat,” imbuh drh. Luh Gede Ira Yuniariani.

Ia menambahkan bahwa kegiatan semacam ini akan terus digelar secara berkala dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan lain, guna memperkaya wawasan pegawai tentang dunia perbankan, investasi, dan manajemen keuangan keluarga.

Langkah Positif Menuju ASN yang Melek Keuangan

Kegiatan sosialisasi ini diapresiasi oleh para peserta yang menyebut bahwa informasi yang diberikan sangat relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang pegawai menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini ia menjadi lebih paham tentang konsekuensi bunga dan pentingnya membaca dengan teliti kontrak pinjaman.

“Selama ini kami sering hanya mendengar dari teman soal pinjaman bank, tetapi tidak tahu detailnya. Sekarang kami bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak bank, dan itu sangat membantu,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, DKPP Buleleng menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan pegawai tidak hanya dalam aspek kinerja, tetapi juga finansial. Ke depan, langkah ini diharapkan menjadi pemicu bagi instansi lain di lingkungan Pemkab Buleleng untuk menggelar kegiatan serupa.

Sosialisasi pinjaman kredit dari Bank BPD Bali yang difasilitasi oleh DKPP Buleleng menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan ASN. Dengan pengetahuan yang memadai, para pegawai diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas perbankan secara cerdas, serta terhindar dari jebakan pinjaman ilegal yang berisiko.

Bank BPD Bali juga menunjukkan perannya sebagai motor penggerak inklusi keuangan di daerah dengan pendekatan yang ramah, informatif, dan transparan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun fondasi ASN yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga cakap dalam urusan keuangan pribadi.