Pinjaman Online Masyarakat Capai Rp78,5 Triliun, Begini Upaya Menekan Risiko Kredit Macet

Pinjaman Online Masyarakat Capai Rp78,5 Triliun, Begini Upaya Menekan Risiko Kredit Macet

JAKARTA - Industri fintech lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia semakin berkembang pesat, dengan total outstanding pembiayaan mencapai angka Rp78,5 triliun pada Januari 2025. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat bahwa penyaluran pinjaman hanya pada bulan Januari 2025 saja mencapai Rp27,86 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam sektor pinjaman online di Indonesia, yang semakin diandalkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ini, muncul juga tantangan terkait tingkat risiko kredit macet, yang menjadi perhatian utama para pelaku industri dan regulator. Meskipun demikian, perkembangan positif dalam hal pengelolaan risiko dan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri fintech lending menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Pertumbuhan Pesat Pinjaman Online

Baca Juga

Harga Emas Antam Terus Naik Tiga Hari Berturut-turut, Tembus Rp1,956 Juta per Gram di Tengah Gejolak Harga Global

Peningkatan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh platform fintech lending menunjukkan betapa besar peran sektor ini dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Pinjaman online menawarkan kemudahan akses, proses yang cepat, dan jangkauan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Menurut data yang dihimpun oleh AFPI, sektor fintech lending mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari 2025, total outstanding pembiayaan fintech mencapai Rp78,5 triliun, yang menunjukkan bahwa sektor ini semakin mengakar dalam ekonomi digital Indonesia. Pencapaian Rp27,86 triliun pada Januari 2025 juga mencatatkan angka yang cukup menggembirakan, menunjukkan betapa besar permintaan terhadap pinjaman online di tengah masyarakat.

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan refleksi dari adopsi yang terus meningkat terhadap layanan pinjaman daring. "Kami mencatatkan angka pembiayaan yang sangat signifikan di Januari 2025, mencapai Rp27,86 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pinjaman online telah menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat dalam mengakses layanan finansial," ujar Entjik dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa, 6 Mei 2025.

Menekan Risiko Kredit Macet

Meskipun pertumbuhan sektor pinjaman online sangat positif, risiko kredit macet tetap menjadi perhatian utama. Kredit macet atau wanprestasi yang terjadi pada pinjaman daring seringkali menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini. AFPI mencatat adanya perbaikan yang signifikan dalam hal tingkat risiko kredit macet (Tingkat Wanprestasi 90 hari/TWP90) di platform fintech. Pada Januari 2025, TWP90 berhasil ditekan ke level 2,52 persen, membaik dibandingkan dengan Desember 2024 yang mencapai 2,60 persen.

"Per Januari 2025, TWP90 di platform fintech lending berhasil ditekan ke level 2,52 persen. Ini merupakan perbaikan yang signifikan, dan kami optimis angka ini akan terus membaik dengan adanya upaya-upaya peningkatan kualitas dalam penilaian dan manajemen risiko kredit," ujar Entjik.

Pencapaian ini menjadi indikator bahwa industri fintech lending di Indonesia semakin matang dalam hal pengelolaan risiko. Beberapa inisiatif dan inovasi, baik dari pelaku usaha maupun regulator, telah berkontribusi dalam mengurangi angka kredit macet, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.

Regulasi Pemerintah Mendukung Keberlanjutan Industri Fintech

Salah satu faktor yang berperan penting dalam pengelolaan risiko dan meningkatkan kredibilitas sektor fintech adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) misalnya, telah memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara fintech lending.

"Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan jaminan perlindungan data bagi konsumen, yang semakin meningkatkan rasa aman dan percaya masyarakat terhadap platform fintech. Hal ini memungkinkan ekosistem fintech berkembang secara sehat dan berkelanjutan," jelas Entjik.

Selain itu, hadirnya Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (AI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan pedoman bagi industri P2P lending dalam memanfaatkan teknologi AI secara etis dan untuk kepentingan konsumen. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam proses pinjaman online tetap berpihak pada konsumen dan tidak menimbulkan dampak negatif, baik dari segi penyaluran pinjaman maupun dalam aspek pengelolaan risiko.

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Fintech Lending

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor fintech lending semakin banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. AI memungkinkan proses penilaian dan manajemen risiko kredit dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet. Teknologi AI juga memungkinkan perusahaan fintech untuk lebih cepat mengidentifikasi potensi penipuan (fraud) dan mengurangi kerugian akibat aktivitas yang merugikan.

"Pemanfaatan AI dalam fintech lending sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian kredit dapat dilakukan dengan lebih objektif dan tepat. Kami juga menggunakan AI untuk mendeteksi potensi penipuan serta mengelola risiko yang lebih baik. Dengan teknologi ini, kami bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil," jelas Entjik.

Selain itu, AI juga digunakan dalam pengembangan asisten virtual berbentuk chatbot yang membantu nasabah dalam berbagai aspek, mulai dari informasi pinjaman hingga proses pengajuan kredit. Teknologi ini semakin meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan proses yang cepat dan transparan.

Prospek Fintech Lending di Indonesia

Industri fintech lending di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar. Dengan angka outstanding yang terus meningkat, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan pinjaman yang mudah diakses. Di sisi lain, penerapan teknologi dan penguatan regulasi yang mendukung sektor ini menunjukkan bahwa pinjaman online dapat menjadi solusi finansial yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia, melalui OJK dan AFPI, terus mendorong keberlanjutan dan inovasi di sektor fintech lending. Regulasi yang terus diperbarui, bersama dengan adopsi teknologi seperti AI, menjadikan pinjaman online semakin aman dan transparan. Diharapkan, sektor ini dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam inklusi keuangan, membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional.

Dengan pembenahan yang terus dilakukan dalam hal pengelolaan risiko, penggunaan teknologi, dan perlindungan konsumen, industri fintech lending di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan dapat terus menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian digital negara.