Pertamina Perkuat Pengawasan Distribusi BBM di Jambi, Gandeng DPR RI Lakukan Sidak

Pertamina Perkuat Pengawasan Distribusi BBM di Jambi, Gandeng DPR RI Lakukan Sidak

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus meningkatkan pengawasan dalam proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Jambi. Upaya terbaru dilakukan melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan langsung bersama Anggota DPR RI Komisi XII, Syarif Fasha, di Fuel Terminal (FT) Jambi.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan bahwa distribusi BBM kepada masyarakat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sidak terhadap mobil tangki BBM ini menjadi salah satu bentuk sinergi Pertamina dengan para pemangku kepentingan guna memperbaiki tata kelola distribusi energi di lapangan.

Anggota DPR RI Komisi XII, Syarif Fasha, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk memastikan pelayanan distribusi energi kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Baca Juga

Rumah Murah di Cilacap Mulai Rp130 Juta, Ini 5 Pilihan Menarik untuk Investasi atau Hunian Keluarga

“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami di DPR RI, agar masyarakat yakin bahwa distribusi BBM oleh Pertamina berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Saya mengapresiasi keterbukaan Pertamina yang mendukung penuh kegiatan pengawasan ini,” ujar Fasha.

Sidak ini juga dilakukan dalam rangka menjawab berbagai keresahan masyarakat terkait dugaan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. Dengan keterlibatan langsung DPR RI, pengawasan menjadi lebih kuat dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat penerima manfaat subsidi energi.

Bentuk Perhatian Pemerintah dalam Distribusi Energi

Senior Manager Operations & Maintenance (SMOM) Pertamina Sumbagsel, Yardinal, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, sidak tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah, khususnya Komisi XII DPR RI, terhadap upaya Pertamina dalam menyalurkan energi secara transparan dan tepat sasaran.

“Kegiatan pengawasan ini merupakan upaya positif yang kami maknai sebagai dukungan nyata dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem distribusi energi, agar lebih baik, transparan, dan akuntabel di masa mendatang,” ungkap Yardinal.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai tuduhan miring terkait distribusi BBM yang tidak tepat sasaran selama ini seringkali berasal dari oknum tertentu, bukan dari Pertamina sebagai lembaga resmi penyalur energi nasional.

“Kunjungan dan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem distribusi ke depan dan untuk menghindari kesalahpahaman yang selama ini ditujukan kepada Pertamina atas permasalahan yang sebenarnya berasal dari oknum tertentu,” tegasnya.

Tingkatkan Prosedur Pengawasan Distribusi BBM

Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan distribusi energi kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat prosedur pengawasan dari titik awal pengisian BBM di Fuel Terminal hingga titik serah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah ini dilakukan guna memastikan akurasi volume BBM yang disalurkan dan memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan dalam proses distribusi. Proses monitoring dilakukan secara ketat dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, mengatakan bahwa keterlibatan berbagai elemen dalam pengawasan distribusi BBM menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola energi yang baik.

“Kami sangat terbuka terhadap sinergi pengawasan bersama DPR RI maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas distribusi BBM dari hulu hingga hilir,” ujar Nikho.

Nikho menegaskan, Pertamina tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan dalam pendistribusian BBM. Setiap tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setiap bentuk kecurangan tidak akan ditoleransi. Kegiatan hari ini menjadi refleksi bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik,” tambahnya.

Konsumsi Harian BBM di Jambi

Sebagai informasi, rata-rata konsumsi harian BBM jenis Biosolar di wilayah Jambi mencapai sekitar 910 kilo liter (KL) per hari. Sementara untuk BBM jenis Pertalite, konsumsi harian berada di kisaran 1.155 KL per hari.

Dengan angka konsumsi yang cukup besar, pengawasan distribusi BBM bersubsidi menjadi semakin penting agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya.

Pertamina juga terus mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya. Penggunaan BBM subsidi yang tepat sasaran diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ketahanan energi nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi agar benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak,” jelas Nikho.

Saluran Pengaduan Terbuka untuk Masyarakat

Untuk memastikan adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM, Pertamina membuka saluran pengaduan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135. Masyarakat juga dapat melaporkan indikasi kecurangan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi BBM, segera laporkan kepada APH atau melalui Pertamina Call Center 135. Pengawasan bersama dari masyarakat akan memperkuat upaya kami dalam menjaga distribusi BBM yang adil dan transparan,” imbuh Nikho.

Pertamina juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh rantai distribusi BBM, bekerja sama dengan aparat dan lembaga pengawas lainnya, untuk meningkatkan sistem yang sudah berjalan.

Wujud Komitmen Pelayanan Energi untuk Masyarakat

Dengan sidak yang dilakukan bersama DPR RI ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa seluruh proses distribusi BBM dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta penuh tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Langkah ini tidak hanya berfokus pada sisi operasional semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pertamina sebagai BUMN energi nasional yang menjadi ujung tombak penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia.

Melalui sinergi yang berkelanjutan antara Pertamina, DPR RI, dan masyarakat, diharapkan distribusi BBM bersubsidi ke depan bisa semakin transparan, tepat sasaran, serta mampu mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus terjalin untuk memastikan energi yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia,” tutup Tjahyo Nikho Indrawan.