Penyesuaian Harga Minyak Tanah Dikhawatirkan Warga Kepulauan

Penyesuaian Harga Minyak Tanah Dikhawatirkan Warga Kepulauan

JAKARTA - Masyarakat di wilayah kepulauan menyampaikan harapan agar penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah yang direncanakan mulai September 2025 tidak sampai membebani kehidupan mereka. Bagi warga yang menggantungkan hidup pada transportasi laut dan sumber energi konvensional seperti minyak tanah, perubahan harga sekecil apa pun dapat berdampak signifikan.

Salah satu keluhan tersebut datang dari warga pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Mereka meminta agar pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan akses saat menetapkan kebijakan penyesuaian HET. Masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan dinilai sangat bergantung pada minyak tanah sebagai bahan bakar utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak hingga penerangan.

“Kalau HET dinaikkan dengan alasan operasional, maka yang paling terasa dampaknya adalah kami yang tinggal di kepulauan dan perbatasan. Transportasi kami hanya lewat laut, jadi semua biaya logistik akan meningkat,” ungkap beberapa warga.

Baca Juga

Inovasi Nikel Hijau: Phytomining Jadi Solusi Tambang Berkelanjutan

Suara masyarakat tersebut mencerminkan kegelisahan yang wajar. Sebab, naiknya harga minyak tanah tidak hanya menyulitkan dari sisi pembelian langsung, tetapi juga turut meningkatkan beban biaya hidup secara keseluruhan. Sementara itu, penghasilan sebagian besar warga di daerah kepulauan masih relatif rendah dan bergantung pada hasil laut serta pertanian kecil-kecilan.

Dalam kesempatan yang sama, pemilik pangkalan minyak tanah Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Nikson Tahupiah, menyampaikan pentingnya peran komunikasi yang baik dari pemerintah. Menurutnya, informasi terkait penyesuaian HET harus sampai dengan jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekacauan di tingkat bawah.

“HET terbaru bulan September, berarti kan sudah bulan depan, nanti kami (selaku pangkalan) akan memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat,” ujar Nikson.

Ia menekankan bahwa langkah sosialisasi ini penting untuk mengantisipasi potensi riak-riak yang bisa muncul di masyarakat, terutama di pangkalan tempat pembelian. Dalam kondisi ekonomi yang sensitif seperti sekarang, perubahan kebijakan tanpa komunikasi yang baik bisa menimbulkan polemik dan merugikan banyak pihak.

Nikson mengakui, bahwa kebijakan penyesuaian harga bisa menimbulkan pro dan kontra. Namun, pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan latar belakang perubahan tersebut. Ia berharap sinergi antara pangkalan, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa menjaga situasi tetap kondusif.

“Dengan kerjasama yang baik antara pangkalan dan pemerintah, kami akan bantu menjelaskan ke masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, kekhawatiran tetap menyelimuti masyarakat kepulauan. Mereka menilai bahwa biaya distribusi dan logistik ke daerah mereka memang tinggi, namun hal tersebut semestinya tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen akhir. Jika pemerintah pusat benar-benar harus menyesuaikan HET, maka diperlukan juga kebijakan kompensasi atau subsidi yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Beberapa warga menyarankan agar dilakukan pemetaan wilayah yang sensitif terhadap kenaikan harga, seperti daerah perbatasan, kepulauan kecil, dan wilayah rawan miskin energi. Dengan begitu, penyesuaian HET bisa dilakukan secara selektif dan tidak disamaratakan.

“Kalau bisa pemerintah lihat juga siapa yang paling terdampak. Mungkin di kota besar tidak terasa, tapi kami di pulau-pulau ini sangat tergantung pada minyak tanah,” ungkap seorang ibu rumah tangga dari Kecamatan Marore.

Pentingnya pendekatan berbasis wilayah ini juga ditegaskan oleh sejumlah tokoh masyarakat di Sangihe. Mereka menilai kebijakan nasional harus tetap mempertimbangkan konteks lokal, khususnya dalam urusan kebutuhan pokok seperti energi rumah tangga.

Di sisi lain, pengamat kebijakan energi menilai bahwa penyesuaian harga minyak tanah memang tidak terelakkan karena meningkatnya biaya distribusi dan operasional. Namun, mereka menyarankan agar pemerintah juga memperkuat program konversi energi di wilayah kepulauan agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan dalam jangka panjang.

Namun saat ini, alternatif energi seperti LPG atau kompor listrik masih sulit diakses oleh masyarakat kepulauan karena keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi. Oleh karena itu, minyak tanah tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar keluarga di wilayah-wilayah terpencil.

Dengan waktu yang semakin dekat menuju September 2025, masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah proaktif untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Sosialisasi diharapkan tidak hanya dilakukan melalui media massa, tetapi juga melalui jalur langsung seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pengelola pangkalan minyak tanah.

Langkah tersebut diharapkan bisa menumbuhkan pemahaman yang utuh di masyarakat bahwa penyesuaian HET bukanlah sekadar kenaikan harga, melainkan bagian dari dinamika distribusi energi nasional yang perlu dikawal secara adil dan bijak.